Berita

Ratna Sarumpaet dalam peluncuran biografi "Aku Bukan Politisi" di Museum Benyamin Sueb, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam (24/3)./RMOL

Politik

Ratna Sarumpaet: Jangan Ada Lagi Cebong dan Kampret

JUMAT, 25 MARET 2022 | 04:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang diberkahi Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan melimpah. Dengan kekayaan yang melimpah itu, semestinya Indonesia memiliki masa depan yang juga cerah. Ini hanya bisa terjadi bila pertengkaran seperti antara "cebong" dan "kampret" dihentikan.

Begitu pesan yang disampaikan aktivis Ratna Sarumpaet saat memberikan sambutan pada peluncuran buku "Aku Bukan Politikus" yang diterbitkan oleh Booknesia. Peluncuran buku ini diselenggarakan secara hybrid dari Cagar Budaya Taman Benyamin Sueb, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam (24/3).

Di awal sambutannya, Ratna mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta dalam peluncuran buku "Aku Bukan Politikus" yang ditulisnya saat berada di dalam tahanan dalam perkara penyebaran berita bohong atau hoax penganiayaan.


"Buku "Aku Bukan Politikus" saya tulis di tahanan. Ketika saya tulis seperti meredam kemarahan. Begitu kepala saya berputar ke levisi di sel dan melihat keributan pilpres saat itu, saya seperti mau mati," ujar Ratna seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (24/3).

Ratna mengatakan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang diberkahi Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki catatan emas sejarah.

"Negeri ini kayanya luar biasa. Internasional iri melihat betapa kayanya kita. Indonesia lahir, mengikuti kulturnya sendiri. Indonesia menyusun filosofinya, ideologinya juga, mengikuti perjalanan hidupnya, perjuangan-perjuangannya dan kulturnya. Itulah Indonesia," papar Ratna.

Pancasila dan UUD 1945, kata Ratna, tidak datang kebetulan begitu saja. Melainkan bekal yang diberikan oleh Allah SWT agar menjadi sebuah negara yang bersatu, bersaudara, saling merangkul, berbeda tetapi bersama.

Akan tetapi, Indonesia yang indah serta sebaik dan kuatnya filosofi dan ideologi konstitusinya, bisa hancur.

"Kita hancur pelan-pelan, konstitusi kita dilanggar oleh yang membuat sendiri pelan-pelan. Di zaman Order Baru juga dirusak," tutur Ratna.

Ratna menyebut bahwa rezim internasional bekerjasama dengan antek-anteknya di MPR dan mempersiapkan cara merusak konstitusi dengan mengamandemen UUD 1945.

"Jadi enggak usah, enggak usah marah-marah sama si A, si B, si calon A, si calon B. Sebab siapapun yang akan jadi presiden di republik ini, kalau kita tidak kembali ke dalam UUD '45, kita akan hancur," terang Ratna.

"Jangan kita mengatakan tidak ada cara kembali ke UUD 1945. Kalau kita semua bersatu, kalau kita semua berdamai, tidak seperti orang Gilang sekarang. Ada cebong, ada kampret," jelas Ratna.

"Maksud saya, mari kita mulai berpikir, tidak lagi bertengkar, tetapi mencoba, mensiasati, mencoba mencari cara bagaimana caranya supaya kita bisa duduk bersama, bicara tentang nasib bangsa kita ini," sambungnya.

Indonesia saat ini, lanjut Ratna, dianggap telah miskin. Sehingga, harus melakukan pembenahan. Apalagi, rakyat Indonesia merupakan kedaulatan tertinggi di negara Indonesia yang tidak boleh takut dengan segelintir oligarki dan elit.

"Ini yang harus kita pelajari cari bagaimana kita akan membenahi bangsa ini. Saya minta dengan sangat-sangat satu kali lagi, bersatulah. Jangan hanya saling memaki, saling meneriaki, enggak ada gunanya. Karena menurut saya, menurut pendapat saya seyakin-yakinnya, siapapun akan menjadi presiden republik ini, kalau sistemnya masih sistem amandemen, negara ini akan ambles, habis, hilang," pungkas Ratna.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya