Berita

Deklarator nasional Kobar, Muhammad Syarif Hidayatullah/RMOL

Politik

Di Tengah Banjir Kritik, Kobar Tetap Klaim Wacana Jokowi 3 adalah Aspirasi Rakyat

KAMIS, 24 MARET 2022 | 22:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Di tengah banyaknya kritik terhadap wacana penundaan Pemilihan umum (Pemilu) dan penambahan masa jabatan Presiden, Koalisi Bersama Rakyat (Kobar) terus menyuarakan agar Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinannya hingga tiga periode.

Salah satu deklarator nasional Kobar, Muhammad Syarif Hidayatullah mengklaim, usulan itu ia suarakan sebagai wujud menyambungkan aspirasi rakyat. Kata mantan Ketua PB PMII periode 2017-2021 ini, banyak rakyat yang ia temui ingin Jokowi melanjutkan kepemimpinannya.

"Tentu banyak alasan mengapa rakyat Indonesia menginginkan Jokowi tiga periode. Misalnya beberapa program pembangunan pasca pandemi ini harus dimaksimalkan," demikian klaim Syarif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (24/03).


Selain alasan suara rakyat, kader PMII asal Makassar, Sulawesi Selatan ini, beralasan pemulihan ekonomi nasional juga menjadi salah satu alasan penting.

Menurutnya, ekonomi Indonesia harus dipulihkan pasca dihantam pandemi Covid-19. Di mata Syarif, upaya Presiden Jokowi selama ini berhasil, sehingga kepemimpinannya harus dilanjutkan.

"Ditambah lagi sekarang pemerintah sedang proses membangun IKN. Jokowilah yang bisa melanjutkan proses pembangunan itu karena dimasa kepemimpinannya IKN baru bisa terealisasi," sambung Syarif.

Alasan-alasan tersebut, kata Syarif tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari menyerap aspirasi masyarakat.

Ia mengklaim, elemen Kobar telah melakukan turun ke bawah menyerap aspirasi masyarakat. Hasilnya, masyarakat ingin orang nomor satu di Indonesia itu melanjutkan kepemimpinannya.

Meski demikian, Syarif menekankan bahwa untuk mengakomodasi usulan masyarakat, proses Jokowi lanjut 3 periode harus tetap melalui jalur konstitusi.

"Tentu ini harus melewati proses di MPR supaya bisa melaksanakan amandemen UUD," pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya