Bukan Hanya IKN, Ini yang Dibahas Cipayung Plus saat Bertemu Jokowi dan Kapolri

Pertemuan simpul-simpul organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara pada Rabu kemarin (23/3), membahas sejumlah isu penting.

Antara lain, isu soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, persoalan agraria, hingga kenaikan dan kelangkaan bahan pokok seperti minyak goreng dan lainnya.

Hal itu disampaikan Perwakilan Cipayung Plus yang juga Ketua DPP IMM Abdul Musawwir saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/3).

"Jadi memang ada beberapa hal yang kita sampaikan langsung ke Presiden. Beberapa problem awal memang ke Kapolri, salah satunya masalah agraria, konflik sosial intinya begitu. Nah, kalau polisi kan tugasnya untuk mengamankan aja, kalau aspirasi itu langsung ke Presiden," kata Musawwir.

Musawwir menuturkan, isu pertama yang dibahas bersama Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit adalah soal nalar kritis mahasiswa. Cipayung Plus meminta Presiden supaya betul-betul merawat nalar kritis mahasiswa.

"Yang kedua masalah IKN. Karena masalah IKN ini adalah keputusan politik yang luar biasa besarnya, pun juga pro kontra terjadi dimana-mana diputuskan oleh Presiden," katanya.

Musawwir mengurai, ada beberapa catatan mengenai masalah IKN dari Cipayung Plus yang disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi yakni problem sosial, budaya, ekonomi, hingga lingkungan di IKN yang harus segera diperhatikan.

"Kita sampaikan ke Presiden. Artinya dengan keputusan politik yang besar ini nah itu harus dipertimbangkan," tegasnya.  

Selain itu, Musawwir juga menyebut pihaknya sempat menanyakan sikap Presiden Jokowi soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden. Kata Musawwir, sikap Presiden Jokowi tegas akan mentaati konstitusi UUD 1945.

"Beliau (Presiden Jokowi) menjelaskan bahwa pasti kita akan selalu taat (konstitusi). Ada beberapa memang yang pernah mengusulkan di parlemen dan beberapa ketua umum partai mengusulkan begitu (Penambahan masa jabatan Presiden) beliau menjawab bahwa itu sama saja dengan menampar saya kalau begitu," ungkapnya.

"Kalau saya IMM secara keorganisasian bahwa tetap akan mengawal konstitusi dan kita datang ke sana justru pengen tahu secara langsung apa sikap presiden terkait masalah itu," demikian Musawwir.