Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/Net
Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan simpul-simpul organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus disambut baik sejumlah politikus.
"Pertemuan kelompok mahasiswa Cipayung Plus dengan Presiden Jokowi itu bagus," kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/3).
Namun begitu, Syahrial menilai pertemuan tersebut seharusnya tidak hanya dilakukan sekarang-sekarang ini. Baiknya, pertemuan juga digelar saat negara "dikalahkan" mafia minyak goreng yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik.
"Di saat utang luar negeri lebih dari Rp 6.000 triliun dan tax ratio yang terus menurun dalam lima tahun terakhir, dan lain-lain," tuturnya.
Menurut Syahrial, semua itu adalah beban yang sedang dialami negara dan sangat perlu untuk didiskusikan kepada seluruh masyarakat. Termasuk kelompok pemuda dan mahasiswa yang akan mewarisi keadaan, salam hal ini Cipayung Plus.
"Supaya ke depan, tidak salah dalam memilih pemimpin dan menilai pemerintahan," katanya
Deputi Bidang Balitbang DPP Partai Demokrat ini menilai Kelompok Cipayung Plus terkenal kritis dan memahami situasi serta memiliki orientasi kerakyatan dalam setiap pergerakannya.
"Saya kira, kelompok organisasi kepemudaan dalam naungan Cipayung Plus, cukup kritis dan memahami keadaan negara ini," tuturnya.
"Agar menilai cita-cita besar pemerintah semisal pembangunan IKN, bisa diserap dalam konstruksi berpikir yang kritis. Prioritas penggunaan sumber daya dan kemampuan negara mengarah kepada kesejahteraan rakyat. Bukan atas dasar keinginan kelompok, apalagi perorangan," sambungnya.
Syahrial berharap, pertemuan Presiden Jokowi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan Kelompok Cipayung Plus tidak akan mencederai nalar kritis yang menjadi karakter mahasiswa selaku
agent of change.
"Jangan sampai memberi cek kosong, apalagi menciderai nalar intelektual. Sebab, sulit sekali mengembalikan prestasi dan keadaan yang sudah pernah dicapai pemerintahan sebelum-sebelumnya. Agar tidak mewariskan penyesalan kepada generasi yang akan datang mengisi pemerintahan berikutnya," tandasnya.
