Berita

Presiden Joko Widodo saat menemui 12 perwakilan organ ekstra kampus/Net

Politik

Ketua PKS: Kalau Setelah Bertemu Presiden Jadi Tidak Kritis, Itu Bahaya

KAMIS, 24 MARET 2022 | 10:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

a Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan simpul-simpul organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus terus menuai kritik.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku tidak masalah saat presiden mengumpulkan 12 perwakilan organisasi ekstra kampus. Hanya saja, pertemuan itu tidak boleh mematikan nalar kritis dan konstruktif mahasiswa.

"Boleh saja Presiden dan Kapolri kumpulkan gerakan mahasiswa. Tapi mahasiswa harus tetap kritis dan konstruktif. Komunikasi jalan dan konsistensi perjuangan tetap jalan," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/3).


Bahkan, kata Mardani, Kelompok Cipayung Plus mestinya memanfaatkan momentum tersebut dengan menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi tentang kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat.

"Bisa minta pertanggungjawaban kenapa migor mahal dan langka, kenapa pindah IKN," urai anggota Komisi II DPR RI ini.

Menurut Mardani, yang tidak boleh dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan adalah menggadaikan idealisme usai bertemu dengan presiden dan Kapolri di Istana Negara.

"Yang tidak boleh itu, setelah bertemu jadi tidak kritis lagi. Itu bahaya," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya