Seharusnya Cipayung Plus Tanya Jokowi Soal Minyak Goreng dan Big Data Pemilu

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus seharusnya menggunakan momentum bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara untuk menyampaikan berbagai keluhan dan penderitaan rakyat.

Mulai dari langka dan mahalnya harga minyak goreng, keberadaan big data 110 juta perbincangan tentang penundaan Pemilu 2024, hingga kriminalisasi terhadap banyak aktivis kritis seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiya.

“Termasuk soal pembangunan IKN yang terlihat sangat dipaksakan selesai sampai 2024, dan sebagainya," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (24/3).

Bagi aktivis '98 ini, menghadiri undangan presiden merupakan hal yang sah-sah saja. Perbincangan tentang pengelolaan bangsa dan negara adalah sesuatu yang harus terus dilakukan, tak terkecuali oleh mahasiswa. Sebab, mahasiswa sudah semestinya ikut berperan besar dalam pembentukan wajah Republik Indonesia.

"Yang perlu dicermati adalah apa isi pertemuan tersebut? Apakah semata mendengar apa saja dari Presiden dan setelah itu selesai?" tuturnya.

Jika memang mahasiswa hanya satu arah menjadi pendengar Jokowi, maka hal tersebut layak untuk disayangkan. Artinya, mahasiswa datang hanya untuk mendengar apa yang menjadi konsen pemerintah dan bukan untuk menyampaikan keluhan rakyat.

"Momen seperti ini baiknya dipergunakan oleh mahasiswa untuk juga menyampaikan hal yang jadi konsen mereka," demikian Ray Rangkuti.