Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Harvey Malaiholo/Net

Politik

Sosialisasi Kurang Masif, Vaksinasi di 3 Kabupaten di Papua Barat Baru Capai 7 Persen

KAMIS, 24 MARET 2022 | 01:42 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Vaksinasi sebagai upaya penanggulangan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun terakhir, ternyata masih belum merata di seluruh negeri. Salah satunya adalah Provinsi Papua Barat yang saat ini masuk daftar 5 besar wilayah dengan tingkat vaksinasi Covid-19 terendah.

Hal ini terungkap saat Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin terkait strategi dan kebijakan vaksinasi (termasuk kebijakan vaksinasi anak, lansia dan booster), di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (23/3).

Dalam kesempatan tersebut anggota Komisi IX DPR RI, Harvey Malaiholo, menyuarakan aspirasi masyarakat Papua Barat, yang belum divaksin secara masif oleh pemerintah.


"Setelah turun ke daerah pilihan saya di Papua Barat, saya memang menemui kenyataan kenapa akhirnya Papua Barat itu masuk ke lima besar terendah dari vaksinasi, dari persentase vaksinasi yang saya dapati di lapangan adalah di kota-kota besar seperti Sorong dan Manokwari,” ucap Harvey, Rabu (23/3).

Dia menambahkan, di Sorong dan Manokwari program vaksinasi memang sudah cukup tinggi. Tapi masih ada beberapa kabupaten pelosok Papua Barat yang hingga saat ini masih rendah tingkat vaksinasinya.

"Kalau enggak salah ada tiga kabupaten yang persentasinya itu hanya mencapai  tujuh persen, baru mencapai tujuh persen,” imbuhnya.

Menurut Harvey, minimnya vaksinasi di Papua Barat lantaran sosialisasi terkait vaksinasi di daerah kurang masif.

"Setelah saya teliti lagi, yang terjadi adalah pengaruh dari pemuka agama dan juga kepala suku di sini. Nah mungkin mudah-mudahan sudah diketahui permasalahannya dan mudah-mudahan juga ada strategi sosialisasi yang bisa dilakukan di kabupaten-kabupaten yang yang persentasi vaksinasinya rendah,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya