Berita

Kelompok Cipayung Plus di undang ke Istana Negara/Net

Politik

Undang Kelompok Cipayung Plus ke Istana, Jokowi Ingin Bungkam Suara Mahasiswa?

RABU, 23 MARET 2022 | 17:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumpulkan simpul-simpul organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok cipayung plus di Istana Negara.

Hadir diantaranya, Ketum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Berikutnya Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).


Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, dikumpulkannya simpul mahasiswa ke Istana Negara itu diduga Jokowi ingin membungkam suara kritis mahasiswa. Pasalnya, kata Ujang belakangan Jokowi diserang berbagai isu miring, sehingga harus mengumpulkan organisasi mahasiswa.

"Mungkin kemarin-kemarin masyarakat banyak yang mengkritik Jokowi, karen isu soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan Jokowi mendapatkan tone negatif dari publik terkait isu tersebut,” kata Ujang saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/3).

Dia menambahkan dikumpulkannya organisasi massa di istana negara tersebut dinilainya sebagai cara Jokowi untuk menetralisir isu yang berkembang saat ini yang menyudutkan presiden dua periode itu.

"Mungkin saja, karena ingin menetralisir keadaan atau ingin isunya cepat berlalu, maka membutuhkan ormas-ormas. Karena kita tahu, banyak dari rakyat yang melek politik itu terafiliasi atau jadi anggota ormas tertentu,” katanya.

Selain itu, kata Ujang, pertemuan Jokowi dengan ormas tersebut bisa diartikan hanya sebatas pertemuan biasa yang dilakukan pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyatnya.

"Atau pertemuan itu bisa juga silaturahmi biasa,” tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Pencarian Korban KMP Virgo Transport 8 Teradang Gelombang Tinggi Capai 2,5 Meter

Minggu, 13 September 2026 | 18:04

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Polisi Update Temuan Barang Diduga Milik Kapal Pengangkut 5 Jurnalis

Minggu, 13 September 2026 | 17:16

Prabowo Ungkap Transformasi Pangan Indonesia di Hadapan Pemimpin BRICS

Minggu, 13 September 2026 | 17:02

Aspekpir Puji Komitmen PTPN IV PalmCo Majukan Petani Mitra

Minggu, 13 September 2026 | 16:50

Prabowo Ajak BRICS Ubah Kerentanan Jadi Kekuatan untuk Pertumbuhan Global

Minggu, 13 September 2026 | 16:49

BNI Perkuat Ekosistem Industri Kecantikan Lewat BSF 2026

Minggu, 13 September 2026 | 16:46

Kerugian Bisnis Tak Otomatis jadi Tindak Pidana

Minggu, 13 September 2026 | 16:27

Dua Armada Pos Indonesia Ikut Tenggelam Bersama KMP Virgo

Minggu, 13 September 2026 | 16:21

Kapal Pertamina Bantu Selamatkan 16 Korban Virgo Transport 08 di Laut Jawa

Minggu, 13 September 2026 | 16:02

Selengkapnya