Berita

Kelompok Cipayung Plus di undang ke Istana Negara/Net

Politik

Undang Kelompok Cipayung Plus ke Istana, Jokowi Ingin Bungkam Suara Mahasiswa?

RABU, 23 MARET 2022 | 17:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumpulkan simpul-simpul organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok cipayung plus di Istana Negara.

Hadir diantaranya, Ketum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Berikutnya Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).


Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, dikumpulkannya simpul mahasiswa ke Istana Negara itu diduga Jokowi ingin membungkam suara kritis mahasiswa. Pasalnya, kata Ujang belakangan Jokowi diserang berbagai isu miring, sehingga harus mengumpulkan organisasi mahasiswa.

"Mungkin kemarin-kemarin masyarakat banyak yang mengkritik Jokowi, karen isu soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan Jokowi mendapatkan tone negatif dari publik terkait isu tersebut,” kata Ujang saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/3).

Dia menambahkan dikumpulkannya organisasi massa di istana negara tersebut dinilainya sebagai cara Jokowi untuk menetralisir isu yang berkembang saat ini yang menyudutkan presiden dua periode itu.

"Mungkin saja, karena ingin menetralisir keadaan atau ingin isunya cepat berlalu, maka membutuhkan ormas-ormas. Karena kita tahu, banyak dari rakyat yang melek politik itu terafiliasi atau jadi anggota ormas tertentu,” katanya.

Selain itu, kata Ujang, pertemuan Jokowi dengan ormas tersebut bisa diartikan hanya sebatas pertemuan biasa yang dilakukan pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyatnya.

"Atau pertemuan itu bisa juga silaturahmi biasa,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya