Berita

Kelompok Cipayung Plus di undang ke Istana Negara/Net

Politik

Undang Kelompok Cipayung Plus ke Istana, Jokowi Ingin Bungkam Suara Mahasiswa?

RABU, 23 MARET 2022 | 17:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumpulkan simpul-simpul organisasi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok cipayung plus di Istana Negara.

Hadir diantaranya, Ketum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Berikutnya Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).


Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, dikumpulkannya simpul mahasiswa ke Istana Negara itu diduga Jokowi ingin membungkam suara kritis mahasiswa. Pasalnya, kata Ujang belakangan Jokowi diserang berbagai isu miring, sehingga harus mengumpulkan organisasi mahasiswa.

"Mungkin kemarin-kemarin masyarakat banyak yang mengkritik Jokowi, karen isu soal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan Jokowi mendapatkan tone negatif dari publik terkait isu tersebut,” kata Ujang saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/3).

Dia menambahkan dikumpulkannya organisasi massa di istana negara tersebut dinilainya sebagai cara Jokowi untuk menetralisir isu yang berkembang saat ini yang menyudutkan presiden dua periode itu.

"Mungkin saja, karena ingin menetralisir keadaan atau ingin isunya cepat berlalu, maka membutuhkan ormas-ormas. Karena kita tahu, banyak dari rakyat yang melek politik itu terafiliasi atau jadi anggota ormas tertentu,” katanya.

Selain itu, kata Ujang, pertemuan Jokowi dengan ormas tersebut bisa diartikan hanya sebatas pertemuan biasa yang dilakukan pemerintah untuk mendengar aspirasi rakyatnya.

"Atau pertemuan itu bisa juga silaturahmi biasa,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya