Berita

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman/Net

Politik

Bisa Terjadi Konflik Kepentingan, Anwar Usman Diminta Lepas Jabatan Ketua MK Saat Nikahi Adik Jokowi

RABU, 23 MARET 2022 | 05:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menikah memang adalah hak kodrati setiap manusia. Namun akan menjadi masalah saat pasangan calon pengantin punya jabatan yang terkait dengan kekuasaan.

Karena itulah, rencana pernikahan antara Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, mendapat sorotan keras dari masyarakat.

Tak sedikit pihak yang meminta Anwar Usman untuk melepas jabatannya itu, karena berpotensi akan terjadi konflik kepentingan.


"Walaupun tidak ada aturan yang dilanggar, namun agar tidak terjadi konflik kepentingan, sebaiknya mas Anwar mundur dari jabatannya sebagai ketua MK," ujar dosen politik Universitas Nasional, Andi Yusran, Rabu (23/3).
 
Dijelaskan Andi Yusran, posisi Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan berpotensi kuat mendapat banyak gugatan terkait kebijakan (UU) yang dibuatnya atas nama pemerintah. Gugatan itu bisa jadi datang dari institusi maupun perseorangan.

Sementara gugatan itu pasti akan disampaikan melalui Mahkamah Konstitusi yang saat ini dipimpin Anwar. Di situlah nanti dikhawatirkan akan muncul konflik kepentingan dari Anwar sebagai Ketua MK.

"Belum jadi besan Jokowi saja, Anwar sudah diragukan independensinya dalam memutus sengketa konstitusi. Contoh teranyar adalah ketika MK dianggap ‘menyelamatkan’ pemerintah dalam kasus gugatan UU Ciptakerja," paparnya.

Berdasaran informasi yang dihimpun Redaksi, Anwar disebut sudah melamar Idayati pada 12 Maret lalu. Selanjutnya kedua belah pihak berencana menikah di Solo, Jawa Tengah, pada Mei mendatang.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya