Berita

Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel/Net

Politik

Soal Penghapusan HET Minyak Goreng, Pimpinan DPR RI: Apakah Itu Tepat atau Tidak?

RABU, 23 MARET 2022 | 01:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 6/2022 tentang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan mengembalikan harga eceran tertinggi dari Rp11.500 menjadi Rp14.000 hingga Rp15.000.

Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel, menyampaikan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap permendag yang tidak berjalan sesuai rencana tersebut.

"Pemerintah harus evaluasi apakah itu sudah tepat atau tidak. Pemerintah harys evaluasi kembali,” ucap Rahmat Gobel di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (22/3).


Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan lantaran banyak cara untuk membuat minyak goreng yang telah menguasai pasar tradisional menjadi minyak goreng premium jika pemerintah menemukan formulasi untuk mengemas hal tersebut.

“Kenapa? Minyak goreng curah itu kan kita perhatikan dia buat aja tuh bisa jadi minyak premiun, minyak kemasan, namanya orang mau cari untung, apakah minyak curah itu ada di pasar atau tidak? Siapa yang berhak untuk mengontrol saya kira di sini adalah Pemerintah dalam hal ini Kemendag ada bagian pengawasan badan perlindungan konsumen semua harus turun melihat, semuanya bisa diatur,” paparnya.

Dia menambahkan persoalan kelangkaan minyak goreng ini dipicu oleh peraturan pemerintah itu sendiri yang blunder.

"Menurut saya persoalan pertama itu ada di peraturan Pemerintah sendiri. Misalnya kalau ibu-ibu misalnya pedagang usaha kecil dia mau ambil untung, dia beli banyak terus nanti dijual, nah itu namanya mau cari untung,” katanya.

Lanjut legislator dari Fraksi Nasdem itu, saat ini banyak rakyat kecil yang mengalami kesusahan dalam ekonomi. Sehingga, banyak orang yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan yang tinggi.

"Indonesia ini orang lagi susah cari pekerjaan. Sulit dia dapat pekerjaan, jadi ada peluang pekerjaan dia mau ambil untung. Coba saja kamu lihat dengan adanya robot trading dan sebagainya orang kenapa mau ke sana, karena dilihat ada pendapatan untung yang lebih besar ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Jangan sampai akhirnya blunder semuanya,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya