Berita

Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel/Net

Politik

Soal Penghapusan HET Minyak Goreng, Pimpinan DPR RI: Apakah Itu Tepat atau Tidak?

RABU, 23 MARET 2022 | 01:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 6/2022 tentang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan mengembalikan harga eceran tertinggi dari Rp11.500 menjadi Rp14.000 hingga Rp15.000.

Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel, menyampaikan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap permendag yang tidak berjalan sesuai rencana tersebut.

"Pemerintah harus evaluasi apakah itu sudah tepat atau tidak. Pemerintah harys evaluasi kembali,” ucap Rahmat Gobel di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (22/3).


Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan lantaran banyak cara untuk membuat minyak goreng yang telah menguasai pasar tradisional menjadi minyak goreng premium jika pemerintah menemukan formulasi untuk mengemas hal tersebut.

“Kenapa? Minyak goreng curah itu kan kita perhatikan dia buat aja tuh bisa jadi minyak premiun, minyak kemasan, namanya orang mau cari untung, apakah minyak curah itu ada di pasar atau tidak? Siapa yang berhak untuk mengontrol saya kira di sini adalah Pemerintah dalam hal ini Kemendag ada bagian pengawasan badan perlindungan konsumen semua harus turun melihat, semuanya bisa diatur,” paparnya.

Dia menambahkan persoalan kelangkaan minyak goreng ini dipicu oleh peraturan pemerintah itu sendiri yang blunder.

"Menurut saya persoalan pertama itu ada di peraturan Pemerintah sendiri. Misalnya kalau ibu-ibu misalnya pedagang usaha kecil dia mau ambil untung, dia beli banyak terus nanti dijual, nah itu namanya mau cari untung,” katanya.

Lanjut legislator dari Fraksi Nasdem itu, saat ini banyak rakyat kecil yang mengalami kesusahan dalam ekonomi. Sehingga, banyak orang yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan yang tinggi.

"Indonesia ini orang lagi susah cari pekerjaan. Sulit dia dapat pekerjaan, jadi ada peluang pekerjaan dia mau ambil untung. Coba saja kamu lihat dengan adanya robot trading dan sebagainya orang kenapa mau ke sana, karena dilihat ada pendapatan untung yang lebih besar ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Jangan sampai akhirnya blunder semuanya,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Pernyataan Eggi Sebut Akhlak Jokowi Baik jadi Bulan-bulanan Warganet

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:40

Senyum Walikota Madiun

Selasa, 20 Januari 2026 | 01:19

Rapim Kemhan-TNI 2026 Tekankan Sishankamrata sebagai Kekuatan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:55

Legislator PKS Dorong Penyaluran KUR Pekerja Migran Tepat Waktu

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:35

Digiring ke Gedung KPK, Walikota Madiun Malah Minta Didoakan

Selasa, 20 Januari 2026 | 00:20

Bencana Menerjang, BUMN Datang

Senin, 19 Januari 2026 | 23:55

Polisi Bongkar Clandestine Lab Tembakau Sintetis Senilai Rp2 Miliar

Senin, 19 Januari 2026 | 23:37

Mantan Jubir KPK Ali Fikri Raih Gelar Doktor Hukum Unair

Senin, 19 Januari 2026 | 23:11

Napi Bebas Pakai Gawai di Lapas Bukan Kelalaian Biasa

Senin, 19 Januari 2026 | 23:02

Walikota Madiun Maidi Dkk Tiba di Gedung KPK, Sebagian Lewat Belakang

Senin, 19 Januari 2026 | 22:46

Selengkapnya