Istana Seolah Tidak Menyerah dan Mulai Lakukan Gerilya Kudeta Konstitusi

Istana dinilai semakin gencar dalam mewujudkan rencana menunda Pemilu 2024. Penilaian ini disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Antony Budiawan dalam menanggapi undangan rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Masa jabatan tinggal 2 tahun, istana tidak menyerah, malah semakin gencar,” tuturnya kepada redaksi, Minggu (20/3).

Menurutnya, undangan itu menjadi tanda bahwa istana mulai melakukan gerilya kudeta konstitusi. Mereka menyusun serangan secara sembunyi, cepat, fokus, dan efektif. Sasaran ditujukan kepada penyelenggaran pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU.

“Jalankan extra-parlementer? Bawaslu, KPU dilumpuhkan biar tidak berfungsi? Kasar,” tutupnya.  

Rapat koordinasi penundaan pemilu sedianya akan digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan pada Senin, 21 Maret 2022 pukul 13.30 WIB.

Surat undangan itu ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Djaka Budhi Utama pada 16 Maret 2022.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa rapat itu bertujuan untuk menjawab isu penundaan pemilu. Pemerintah ingin memastikan bahwa isu tersebut tak mempengaruhi tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

"Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," jelas Mahfud lewat akun media sosialnya.