Sikap PDIP dan DPD Minta Amandemen Ditunda Patut Diapresiasi

Konstitusi memang terbuka untuk diubah kapanpun menyesuaikan perkembangan zaman yang ada dan melengkapi norma-norma yang belum tertera.

Namun demikian, perubahan sikap PDI Perjuangan dan DPD RI yang sebelumnya ngotot untuk amandemen UUD NRI Tahun 1945 perlu diapresiasi. Sebab, mereka khawatir agenda itu disusupi rencana untuk menunda pemilu maupun memperpanjang masa jabatan Presiden yang antidemokrasi.

Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/3).

"Karena tentu hal tersebut bisa jadi dikarenakan adanya ketakutan merembetnya amandemen sampai kepada persoalan perpanjangan jabatan presiden," ujar Saiful.

Saiful melihat, ada keengganan dari PDIP maupun DPD RI untuk melakukan amandemen UUD 1945. Karena misalkan tetap memaksakan, bukan tidak mungkin juga akan merombak pasal-pasal yang berkenaan dengan penundaan pemilu bahkan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Tentu kengototan yang ditunjukkan tersebut sangat berdasar, karena konstitusi jauh dari sempurna, masih terdapat pasal-pasal yang masih berpeluang dirubah, misalnya berkenaan dengan penguatan fungsi DPD dan Haluan Negara," kata Saiful yang merupakan doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini.

Keinginan tersebut kata Saiful, menjadi sebuah simalakama karena kalau tetap dipaksakan, bisa merambah kepada hal-hal yang menjadi kepentingan partai politik.

"Salah satunya adalah berkaitan dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," pungkas Saiful.