Di Peresmian Kantor JMSI Kepri, Teguh Santosa Kembali Singgung Perjuangan Laut Natura Utara

Komunitas pers nasional perlu memberikan perhatian ekstra pada wilayah-wilayah terdepan NKRI, seperti Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini sedikit disinggung oleh Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa ketika berbicara dalam peresmian Kantor JMSI Provinsi Kepulauan Riau yang berada di TBC Batam Center, Kepri, Sabtu (19/3).

Dalam kegiatan itu hadir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri, Ketua Dewan Pembina JMS Kepri Yan Fitri, Walikota Batam Muhammad Rudi, sejumlah bupati dan walikota di Kepri, serta pengurus JMSI dari seluruh Indonesia.

Awalnya, Teguh mengatakan, dirinya senang dapat kembali mengunjungi Kepri. Dia semakin senang karena panitia menjadwalkan perjalanan ke Pulau Natuna yang berjarak sekitar 600 kilometer dari Batam ke arah timurlaut.

Teguh yang juga dosen di jurusan hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ini perairan Natuna dan problematika yang dihadapi Indonesia di kawasan Laut China Selatan kerap menghiasi diskusi di kelas politik Asia Timur yang diampunya di jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

“Bagaimana pun juga, Laut China Selatan adalah salah satu hot spot politik global. Adapun Pulau Natuna khususnya, dan Kepulauan Riau umumnya, berhadapan langsung dengan hot spot itu,” ujarnya.

Teguh Santosa juga menyinggung peta baru NKRI yang diumumkan pemerintah pada bulan Juli 2017.  Ada sejumlah hal baru di dalam peta, termasuk penggunaan nama Laut Natuna Utara di perairan yang ada di utara Pulau Natuna.

Nama ini digunakan setelah penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina di perairan yang selama ini disebut Laut China Selatan.

Namun pemerintah Republik Rakyat China (RRC) secara resmi memprotes penggunaan nama Laut Natuna Utara itu. Sudah lebih dari satu dekade terakhir China memang agresif di kawasan itu.

Teguh mengatakan, semua elemen bangsa, termasuk masyarakat pers nasional, perlu ikut  mengawal wilayah Indonesia di perbatasan dengan memproduksi reportase-reportase yang konstruktif.

“Wilayah Indonesia di perbatasan selalu menjadi incaran negara lain. Kita harus ikut mengawalnya,” demikian Teguh Santosa.