Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Mahfudz Siddiq/Net
Ketersediaan pasokan pangan Indonesia harus dipastikan aman. Sebab selain karena dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, pasokan pangan dalam negeri dikhawatirkan akan terhambat akibat adanya perang Rusia-Ukraina.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Mahfudz Siddiq dalam Webinar Moya Institute bertajuk “Dampak Global Invasi Rusia ke Ukraina", Jumat (18/3).
"Seluruh negara termasuk Indonesia harus memitigasi risiko terkait persoalan pangan ini. Kelihatannya perang Rusia dan Ukraina belum akan berakhir dalam waktu dekat," kata Mahfudz.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memitigasi dampak perang Rusia dan Ukraina bagi sektor pangan. Pertama adalah tingkat produksi pangan.
Indonesia, menurut Mahfudz, seharusnya mampu meningkatkan produksi pangan guna mengantisipasi perang Rusia dan Ukraina dalam jangka panjang.
"Hal kedua yang harus dipertimbangkan adalah diversifikasi pangan. Faktanya, kita masih mengalami persoalan terkait upaya diversifikasi pangan, contohnya terlihat dalam komoditas kedelai," jelasnya.
Yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah rantai distribusi pangan, mekanisme harga dan transparansi pasar, tingkat dependensi global di sektor perdagangan, dan pasokan serta pengembangan teknologi pertanian.
Masih dalam diskusi yang sama, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Dr Mukhaer Pakkanna menyebut invasi Rusia ke Ukraina membuat perekonomian Indonesia dihantui stagflasi.
Stagflasi yakni suatu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi lambat, pengangguran tinggi dan inflasi tinggi terjadi secara bersamaan.
Dicontohkan, Ukraina memasok 2,96 juta ton gandum atau setara 27 persen dari total gandum yang diimpor Indonesia. Maka, harga gandum akan naik seiring dengan invasi Rusia ke Ukraina dan berdampak ke konsumsi Indonesia.
"Gandum merupakan bahan baku produk makanan mi instan dan Indonesia adalah negara pengonsumsi mi instan terbesar kedua di dunia, dengan total 12,6 miliar porsi pada 2020," tegasnya.
