HET Minyak Goreng Dicabut, Prima: Bukti Nyata Negara Dikendalikan Oligarki

Pencabutan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng oleh pemerintah dianggap membuktikan bahwa Indonesia saat ini dikendalikan oligarki.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal mengatakan, adanya pencabutan aturan HET minyak goreng menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak bisa berkutik dalam menghadapi segelintir orang super kaya yang menguasai perkebunan sawit dan produksi minyak goreng.

"Ini kan bukti bahwa pemerintah kita kalah dan menyerah dalam menghadapi segelintir orang super kaya yang menguasai perkebunan sawit dan produksi minyak goreng," ujar Alif Kamal kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (18/3).

Alif pun mengaku heran setelah kebijakan mengenai HET tersebut dicabut, harga minyak goreng melejit tinggi dan ketersediaannya tiba-tiba melimpah di lapangan.

Apalagi berdasarkan pemberitaan sesuai fakta di lapangan, harga minyak goreng mencapai Rp 23 ribu untuk kemasan satu liter dan Rp 48 ribu sampai Rp 50 ribu untuk kemasan dua liter.

Alif menyebut bahwa, kondisi semacam ini.merupakan sebuah ironi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia.

Hanya saja, kata Alif, perkebunan sawit dan produksi minyak goreng Indonesia saat ini hanya dikendalikan oleh segelintir orang saja. Hal tersebut terbukti bahwa pemilik perkebunan kelapa sawit juga merupakan produsen minyak goreng terbesar nasional.

"Lahan perkebunan kelapa sawit mereka ini juga banyak yang memakai HGU (Hak Guna Usaha) dari negara, jika mereka tidak tunduk pada pemerintah, tinggal cabut saja, jangan sampai negara kalah sama elit kecil orang super kaya itu," kata Alif.

Menurut Alif, kondisi semacam itu tidak hanya terjadi pada komoditas minyak goreng saja. Kendali oligarki juga terjadi pada komoditas bahan pokok dan sumber kekayaan alam Indonesia lainnya seperti batubara, mineral dan lain-lain.

Untuk itu, Alif meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menata ulang industri nasional, khususnya yang bergerak di sektor penyediaan kebutuhan pokok masyarakat.

"Negara bersama rakyat, harus menjadi aktor utama di segala aspek yang menyangkut kebutuhan pokok," pungkas Alif.