Berita

Parlemen Afrika Selatan/Net

Dunia

Gara-gara Invasi Rusia ke Ukraina, Politik dalam Negeri Afrika Selatan Pecah Belah

JUMAT, 18 MARET 2022 | 16:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Konflik Rusia dan Ukraina telah banyak mempengaruhi politik dalam negeri Afrika Selatan. Saat ini, partai politik besar saling bertarung memilih siapa yang harus mereka dukung.

Sejauh ini, pemerintah Afrika Selatan tidak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, atau mendukung salah satu pihak, yang dipandang sebagai sikap netral.

Wakil Menteri Hubungan dan Kerjasama Internasional, Candith Mashego-Dlamini juga mendesak agar tidak ada perselisihan terkait keberpihakan dalam konflik tersebut.


"Sebagai pemerintah Afrika Selatan, kami mendesak semua orang Afrika Selatan untuk tidak memihak dalam konflik antara Rusia dan Ukraina karena ini dapat bertentangan dengan prinsip kami. Selain itu, kami memiliki hubungan bilateral yang baik dengan kedua negara," ujarnya di parlemen beberapa waktu lalu, sepert dikutip The East African, Jumat (18/3).

Namun terlepas dari pernyataan tersebut, pemimpin partai oposisi, Pejuang Kebebasan Ekonomi (EFF) Julius Malema bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Afrika Selatan, Ilya Rogachev pada Rabu (16/3).

Malema kemudian menyatakan dukungannya untuk Rusia, dan mengecam Barat.

“Kami menerima informasi langsung tentang operasi militer yang sedang berlangsung di Ukraina dari kedutaan, bukan dari propagandis neo-Nazi," ujarnya.

Ia kemudian menyalahkan NATO yang dinilai telah mengepung Rusia, sebagai ancaman keamanan yang seharusnya dihindari.

Sementara EFF berpihak pada Rusia, partai politik oposisi terbesar di Afrika Selatan, Aliansi Demokratik (DA) berbeda.

Pemimpin DA John Steenhuisen memandang sikap Pretoria yang tampaknya netral justru dinilai berpihak pada Rusia. Hal itu dilandaskan para pernyataan mendiang Desmond Tutu yang menyebut sikap netral dalam situasi ketidakadilan artinya memilih pihak penindas.

Steenhuisen mengatakan pemerintah Afrika Selatan telah memilih sisi sejarah yang salah, dan telah menyeret 60 juta orang Afrika Selatan bersamanya.

"Di bawah lapisan 'netralitas' yang memalukan, pemerintah Afrika Serlatan telah secara efektif menjanjikan dukungan diam-diam untuk pawai kekaisaran Putin untuk memulihkan kerajaannya yang hilang," kata Steenhuisen.

Ia juga menyoroti sikap abstain yang dilakukan Afrika Selatan selama resolusi PBB untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya