Sejumlah akitivis kemanusiaan bersama lembaga masyarakat dengan kompak mengecam perekrutan tentara anak oleh Front Polisario.
Kecaman tersebut disampaikan selama Sesi ke-49 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia pada awal pekan ini.
Dalam pidatonya, Presiden Observatorium Sahara untuk Perdamaian, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (OSPDH), Aicha Duihi mengutuk masuknya anak-anak ke dalam pasukan milisi Polisario.
Selama ini, ia mengatakan, anak-anak di Kamp Tindouf dipaksa untuk menjalani pelatihan militer. yang kerap diwarnai propaganda dan kekerasan. Mereka juga didorong melakukan tindakan vandalisme dan intimidasi.
"Polisario terus mengeksploritasi sekolah di Kamp Tindouf untuk mengindoktrinasi anak-anak dengan ideologi mereka, menyerukan kekerasan dan kebencian, sambil memuji perang," ujarnya, seperti dikutip dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (18/3).
Tindakan itu, lanjutnya, telah melanggar Konvensi Hak Anak, yang mengatur pendidikan untuk prinsip dan nilai-nilai kebebasan, persamaan dan toleransi sehingga dapat memantapkan kepribadian anak.
“Hari ini, Polisario terus menciptakan suasana ketegangan di dalam kamp, ​​memuji kepahlawanan militer dan mendorong membawa senjata di antara anak-anak selama upacara dan perayaan,†tambahnya.
Selain Duihi, terdapat Presiden Komisi Independen Hak Asasi Manusia (CIDH), Moulay Lahsen Naji yang turut mengecam pelanggaran serus yang dilakukan oleh Polisario.
Di samping itu, ia juga menggarisbawahi berbagai kasus penghilangan paksa, salah satunya Ahmed Khalil. Khalil dilaporkan menghilang setelah mengkritik para pemimpin Polisario. Ia diculik pada 2009 oleh agen intelijen Aljazair, dan sejak itu tidak ada yang tahu informasi mengenai Khalil.
Kembali ke isu perekrutan tentara anak, aktivis Nour Bouhanana menyebut Aljazair memiliki tanggung jawab untuk memenuhi Konvensi Hak Anak dan harus melindungi anak-anak.
Sesi tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang menekankan kegagalan Aljazair untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional.
