KPPU dan KNPI Sumut Kolaborasi Ungkap Kartel Minyak Goreng

Dugaan adanya permainan kartel penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU pun menggandeng Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan investigasi atas persoalan minyak goreng.

"Kami berharap bisa berkolaborasi dengan KNPI Sumut serta pemuda dan mahasiswa untuk ke depannya," kata Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas kepada wartawan, Jumat (18/3).

Selain menggandeng pihak terkait, KPPU juga terus melakukan pengusutan atas kelangkaan minyak goreng yang membuat rakyat susah. Apalagi, pihaknya sudah mencium adanya kejanggal.

"Minyak goreng ini kan barang yang cepat habis pakai. Tapi stok di distributor kosong selama hampir sebulan pasca diumumkan harga eceran pemerintah. Kami mengindikasikan ada spekulasi produsen," tuturnya.

Dari perspektif persaingan usaha, penimbunan memang efektif untuk mengatur harga. Namun hal itu tidak bisa dibenarkan saat pemerintah sudah menerapkan harga eceran tertinggi (HET).

"Ketika harga HET sudah ditetapkan namun tetap terjadi penimbunan, maka kemungkinan ada alasan atau motif tertentu lain," demikian Ridho.

Di sisi lain, Ketua KNPI Sumut, Samsir Pohan mengindikasi kasus minyak goreng ini terjadi secara terstruktur dan massif.

"Sekarang tergantung kawan-kawan KPPU untuk mengungkap kartel ini. Kami siap berkolaborasi," tegas Samsir Pohan.