Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron/Net
Kalangan pengusaha diingatkan untuk mengubah iklim usaha menjadi penuh berkepastian, fair, berkeadilan dan mendukung suasana yang kompetitif.
Hal itu disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat menghadiri pertemuan dengan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi yang difasilitasi oleh Kamar dagang Indonesia (Kadin) Kalsel.
Kegiatan yang diselenggarakan di Banjarmasin itu dihadiri oleh sekitar 40 perwakilan pengusaha dari berbagai sektor, mulai dari pertambangan, konstruksi dan perhubungan.
Ghufron mengatakan, pengusaha merupakan pejuang dan pemberani yang menantang ketidakpastian karena hidup mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk menghasilkan keuntungan.
"Dunia usaha membutuhkan iklim kepastian kondusifitas untuk berusaha, karena pengusaha hidup secara mandiri, tidak tergantung bahkan membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja dan pajak," ujar Ghufron dalam acara tersebut, Kamis (17/3).
Namun belakangan, kata Ghufron, dalam angka penindakan korupsi di KPK, pihak yang paling banyak ditangkap korupsi adalah swasta. Hal tersebut merisaukan, karena semestinya swasta jauh dari korupsi, ternyata malah sebaliknya.
"Korupsi dalam bentuk suap, gratifikasi, dan kerugian negara banyak dilakukan pihak swasta karena untuk mendapatkan izin mereka harus menyuap, kalau tidak izin tidak keluar, untuk memperpanjang izin kembali harus nyuap, kalau tidak, izin tidak diperpanjang," jelas Ghufron.
"Untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek harus deal untuk memberi uang kepada kepala daerah dan stafnya. Kondisi seperti ini adalah kondisi laksana Indonesia masih dijajah, maka rakyat ada yang memilih menjadi penjilat dan berdekatan dengan penjajah," sambung Ghufron.
Kondisi usaha seperti itu, menurutnya, tidak akan mendidik pengusaha untuk menjadi pengusaha pilih tanding dan kuat berkompetisi dengan luar negeri, karena hanya terbiasa mendapatkan proyek atau pekerjaan bukan dengan kompetisi yang menyehatkan, tapi hanya dengan cara mencari kedekatan dengan pemerintah.
"KPK mengajak agar Kadin melalui KAD Kalsel berkomitmen untuk merubah kondisi ini menjadi iklim usaha yang berkepastian, fair, dan berkeadilan mendukung kompetitif, hanya iklim yang demikian yang akan melahirkan usaha bebas korupsi," terang Ghufron.
Selain itu, KPK juga berharap Kadin memberikan fasilitas diskusi dan kajian untuk penyelesaian masalah. Seperti masih banyaknya pungutan liar, jual beli proyek dan jual beli perizinan yang merupakan korupsi.
"KPK berharap dari kegiatan ini tumbuh komitmen dari para pengusaha untuk merubah dan memperbaiki dunianya karena hanya dari dan oleh pengusaha sendiri yang mampu merubah dunia tanpa korupsi," pungkas Ghufron.
