Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Abdul Razak Nasution/RMOL
Setelah kelangkaan minyak goreng, kali ini ketersediaan minyak goreng justru dibarengi dengan keluhan mahalnya harga karena disesuaikan dengan pasar.
Merespons masalah minyak goreng yang berkepanjangan, Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) meminta pemerintah segera menertibkan kartel minyak. Sebab dalam seblan terakhir kelangkaan minyal goreng telah membuat sengsara rakyat.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Abdul Razak Nasution mengatakan misi produksi B20 biodiesel yang menggunakan 50 persen bahan dari CPO yang sebelumnya 20 persen Indonesia telah menyengsarakan rakyat. Padahal, Indonesia merupakan penyumbang CPO terbesar didunia yakni sebesar 52 persen.
Abdul Razak mengatakan, misi produksi B20 biodiesel diduga jadi faktor kemunculan ide para pengusaha atau penimbun minyak goreng.
"Jangan karena hanya misi biodiesel, rakyat sengsara. Memangnya rakyat mau makan rebus-rebus saja," demikian kata Razak kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/3).
Selain itu, Razak menyayangkan alasan kelangkaan yang disampaikan Menteri Perdagangan M. Luthi. Ia mengklaim kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng karena invasi Rusia ke Ukraina.
Klaim alasam Mendag Lutfhi, kata Razak, sikap mengada-ada dan tidak berdasar.
"Tidak ada hubungannya itu karena Kita Indonesia adalah penyumbang produsen CPO terbeear didunia sebanyak 52 persen. Gak ada cerita kalau migor (minyak Goreng) mahal dan langka," terang Razak.
HIMMAH, kata Razak menilai bahwa masalah kelangkaan minyak goreng adaah murni faktor kelemahan Mendag. Ia pun mendesak, Presiden Jokowi segera mencopot Lutfhi dari kabinet.
"Secara khusus PP HIMMAH meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi bahkan mencopot Menteri Perdagangan M. Luthfi dari jabatannya," pungkas pria asal Labuhan Batau Selatan, Sumatera Utara ini.
