Presiden Joko Widodo saat mengibarkan bendera tanda pawai dimulai/Net
Pawai MotoGP yang berlangsung di ruas jalannan DKI Jakarta kemarin, Kamis (17/4) menyisakan satu pertanyaan besar. Hal ini berkaitan dengan Presiden Joko Widodo yang biasanya tampil terdepan saat ada pawai motor, justru tidak ikut iring-iringan bersama Marc Marquez cs.
Jokowi hanya bertindak mengibarkan bendera tanda pawai dimulai. Sementara dalam suatu kesempatan, Jokowi mengurai bahwa dirinya dilarang ikut karena alasan keselamatan oleh pihak keamanan.
Bagi politisi PDI Perjuangan, Bambang Beathor Suryadi, kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Ini pertanda keadaan semakin mengkhawatirkan, khususnya bagi keselamatan Presiden Jokowi jika tampil di muka umum.
“Larangan ini tentu disampaikan oleh institusi yang paham tentang keadaan sosial, politik, dan keamanan,†tuturnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/3).
Artinya lagi, munculnya larangan ini pertanda bahwa institusi itu sudah memiliki kalkulasi dan diagnosa bahwa posisi Jokowi mulai SOS atau butuh penyelamatan.
Akhir dari kondisi ini, presiden dilarang keluar Istana dalam bentuk kegiatan apapun. Jika terpaksa harus tampil, maka muncul kekuatan penuh dari institusi keamanan bahkan pihak pertahanan.
“Posisi Jokowi mulai SOS. Kondisi SOS muncul dari meningkatnya amarah rakyat,†sambungnya.
Salah satu penyebabnya adalah tarik ulur pemilu dan munculnya kekuatan politik Senayan untuk mengubah konstitusi.
Beathor khawatir, dalam waktu dekat akan ada sejumlah kendaraan militer berjajar di jalan protokol ibukota hanya untuk menyelamatkan presiden.
“Apa mungkin? politik adalah segala kemungkinan. Semua diawali dari dilarangnya Presiden ikut parade MotorGP,†tutupnya.
