Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan/Net

Politik

Propaganda Tunda Pemilu, Anthony Budiawan: Ini Adalah Kudeta, dan Harus Diberhentikan

KAMIS, 17 MARET 2022 | 02:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan menilai pemerintah melalukan propaganda terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden melalui sejumlah cara.

Salah satunya ialah dengan memberdayakan Indonesia Laboratorium 2045 untuk mengeluarkan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi yang mencapai 70persen lebih.

Disamping itu juga diseburkan oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadahlia dan tiga Ketua Umum partai politik. Anthony menganggap, propaganda dilakukan oknum tersebut untuk membentuk opini masyarakat senang dengan pemerintahan Jokowi.


"Propaganda dilakukan bahwa ini ada yang mau dan sebagainya. Bukan hanya Luhut saja, yang tidak mempunyai kapasitas, apa kapasitas Bahlil mengatakan pengusaha mau memperpanjang mau setuju memperpanjang masa jabatan Jokowi?” kata Anthony saat menjadi pembicara diskusi virtual Forum Tebet, bertemakan “Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden”, Rabu (16/3).

Menurutnya, hal ini merupakan kudeta yang dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk berani tegas dengan anak buahnya tersebut.

“Ini adalah kudeta dan harus diberhentikan, dan kalau negara kita adalah negara hukum dan berani dan ini harus ditangkap bahwa anda ini sudah melanggar konstitusi,” katanya.

“Jangan rakyat yang melanggar konstitusi kemudian rakyat ditangkap dengan undang-undang ITE inilah hukum di sini tidak berlaku hukum tidak berlaku itu,” imbuhnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya