Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan/Net

Politik

Propaganda Tunda Pemilu, Anthony Budiawan: Ini Adalah Kudeta, dan Harus Diberhentikan

KAMIS, 17 MARET 2022 | 02:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan menilai pemerintah melalukan propaganda terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden melalui sejumlah cara.

Salah satunya ialah dengan memberdayakan Indonesia Laboratorium 2045 untuk mengeluarkan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi yang mencapai 70persen lebih.

Disamping itu juga diseburkan oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadahlia dan tiga Ketua Umum partai politik. Anthony menganggap, propaganda dilakukan oknum tersebut untuk membentuk opini masyarakat senang dengan pemerintahan Jokowi.


"Propaganda dilakukan bahwa ini ada yang mau dan sebagainya. Bukan hanya Luhut saja, yang tidak mempunyai kapasitas, apa kapasitas Bahlil mengatakan pengusaha mau memperpanjang mau setuju memperpanjang masa jabatan Jokowi?” kata Anthony saat menjadi pembicara diskusi virtual Forum Tebet, bertemakan “Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden”, Rabu (16/3).

Menurutnya, hal ini merupakan kudeta yang dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk berani tegas dengan anak buahnya tersebut.

“Ini adalah kudeta dan harus diberhentikan, dan kalau negara kita adalah negara hukum dan berani dan ini harus ditangkap bahwa anda ini sudah melanggar konstitusi,” katanya.

“Jangan rakyat yang melanggar konstitusi kemudian rakyat ditangkap dengan undang-undang ITE inilah hukum di sini tidak berlaku hukum tidak berlaku itu,” imbuhnya.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya