Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan/Net

Politik

Propaganda Tunda Pemilu, Anthony Budiawan: Ini Adalah Kudeta, dan Harus Diberhentikan

KAMIS, 17 MARET 2022 | 02:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan menilai pemerintah melalukan propaganda terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden melalui sejumlah cara.

Salah satunya ialah dengan memberdayakan Indonesia Laboratorium 2045 untuk mengeluarkan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi yang mencapai 70persen lebih.

Disamping itu juga diseburkan oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadahlia dan tiga Ketua Umum partai politik. Anthony menganggap, propaganda dilakukan oknum tersebut untuk membentuk opini masyarakat senang dengan pemerintahan Jokowi.


"Propaganda dilakukan bahwa ini ada yang mau dan sebagainya. Bukan hanya Luhut saja, yang tidak mempunyai kapasitas, apa kapasitas Bahlil mengatakan pengusaha mau memperpanjang mau setuju memperpanjang masa jabatan Jokowi?” kata Anthony saat menjadi pembicara diskusi virtual Forum Tebet, bertemakan “Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden”, Rabu (16/3).

Menurutnya, hal ini merupakan kudeta yang dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk berani tegas dengan anak buahnya tersebut.

“Ini adalah kudeta dan harus diberhentikan, dan kalau negara kita adalah negara hukum dan berani dan ini harus ditangkap bahwa anda ini sudah melanggar konstitusi,” katanya.

“Jangan rakyat yang melanggar konstitusi kemudian rakyat ditangkap dengan undang-undang ITE inilah hukum di sini tidak berlaku hukum tidak berlaku itu,” imbuhnya.


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya