Berita

Pengamat ekonomi, Anthony Budiman/Repro

Politik

Anthony Budiawan: Jika Lembek Sikapi Penundaan Pemilu, Jokowi akan Dianggap Lindungi Oligarki

RABU, 16 MARET 2022 | 16:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Para oligarki akan ketar-ketir tidak ada yang melindungi jika Presiden Joko Widodo lengser pada 2 tahun lagi. Kuat dugaan para oligarki akan berusaha menjaga agar kekuasaannya bisa bertahan.

Demikian pandangan pakar ekonomi Anthony Budiawan saat menghadiri diskusi virtual Forum Tebet, bertemakan Menguak Motif di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Rabu (16/3).

Anthony mengaku khawatir Presiden Joko Widodo akan diremehkan rakyatnya sendiri jika tidak memiliki sikap tegas tentang wacana penundaan Pemilu.


"Mereka (oligarki) bertanya-tanya 2 tahun ini akan cepat, siapa yang bisa melindungi saya nanti? Apakah saya tidak akan terjerat lagi,” kata Anthony.

Anthony mengatakan, oligarki yang memiliki dosa di negara ini akan ketakutan, karena Jokowi bakal lengser dua tahun lagi. Lengsernya Jokowi itu membuat para oligarki  harus memutar otak untuk mengamankan asetnya yang selama ini tidak terendus aparat.

“Mereka yang mempunyai dosa akan berpikir saya akan menjaga kekuasaan saya supaya jangan direbut supaya saya bisa tetap mengamankan,” imbuhnya.

Dia mengurai, banyak pandangan masyarakat yang menengarai pemerintahan Jokowi terkesan melindungi kaum oligarki di lingkaran kekuasaan.

“Itulah perspektif-perspektif dari publik sehingga dibilang Jokowi berusaha untuk melindungi dan takut, tetapi kebijakan panik dan kalap ini menciptakan kebijakan blunder,” katanya.

Menurutnya, adanya wacana penundaan Pemilu merupakan hal yang blunder yang seharusnya tidak didengungkan pemerintah. Apalagi, wacana penundaan Pemilu tidak menguntungkan masyarakat.

Seharusnya, sebagai pemimpin yang akan habis masa jabatannya, Jokowi bisa memberikan legacy berupa demokrasi yang baik untuk rakyat. Ia menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan lembek terhadap wacana penundaan Pemilu.

“Demokrasi ini jangan diacak-acak, anda dua periode selesai saya berterima kasih. Tidak ada yang mau demokrasi diperkosa dan ini kebijakan blunder,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya