Berita

Menlu Rusia Sergei Lavrov menerima kunjungan Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian di Moskow/Net

Dunia

Rusia-Iran Dukung Segera Dimulai Kembali Kesepatakan Nuklir dengan Syarat

RABU, 16 MARET 2022 | 07:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia mendukung dimulainya kembali implementasi penuh kesepakatan nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa (15/3) menekankan hal itu sekaligus menyanggah tuduhan AS yang mengatakan bahwa Moskow sengaja memperlambat kebangkitan  Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Sanggahan itu dilontarkan saat ia menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian di Moskow.

Selama pembicaraan keduanya, Lavrov mengatakan bahwa Moskow menunggu Washington untuk kembali ke kerangka hukum perjanjian dan mencabut sanksi yang tidak hanya merugikan Iran tetapi juga negara-negara lain.


"Kami membahas secara rinci situasi saat ini di sekitar Rencana Aksi Komprehensif Gabungan pada program nuklir Iran," kata Lavrov, seperti dikutip dari TASS.

"Kami mendukung kemungkinan dimulainya kembali implementasi penuh perjanjian ini, yang didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, berdasarkan keseimbangan kepentingan asli yang terkandung di dalamnya," lanjut Lavrov.

Moskow mengajukan permintaan itu pada pekan lalu di tengah laporan kesepakatan yang akan segera terjadi setelah lebih dari 11 bulan negosiasi.

Dalam konteks tekanan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara-negara Barat, Moskow meminta jaminan tertulis dari Washington bahwa sanksi AS saat ini terhadap Rusia tidak akan mempengaruhi perdagangan, hubungan ekonomi dan investasi, yang melekat dalam JCPOA. Dan sebaliknya bahwa sanksi AS terhadap Rusia tidak akan mempengaruhi kerja sama Rusia dengan Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan permintaan Rusia yang telah diajukan secara resmi itu harus dibahas dalam Komisi Bersama, seperti semua proposal tentang kesepakatan nuklir.

Amerika Serikat menyebut permintaan Rusia untuk mencabut sanksi atas Iran pada menit-menit terakhir sebagai "tidak relevan", sementara negara-negara E3; Prancis, Jerman dan Inggris, telah memperingatkan hal itu dapat menyebabkan gagalnya pembicaraan.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya