Berita

Menlu Rusia Sergei Lavrov menerima kunjungan Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian di Moskow/Net

Dunia

Rusia-Iran Dukung Segera Dimulai Kembali Kesepatakan Nuklir dengan Syarat

RABU, 16 MARET 2022 | 07:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia mendukung dimulainya kembali implementasi penuh kesepakatan nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa (15/3) menekankan hal itu sekaligus menyanggah tuduhan AS yang mengatakan bahwa Moskow sengaja memperlambat kebangkitan  Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Sanggahan itu dilontarkan saat ia menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian di Moskow.

Selama pembicaraan keduanya, Lavrov mengatakan bahwa Moskow menunggu Washington untuk kembali ke kerangka hukum perjanjian dan mencabut sanksi yang tidak hanya merugikan Iran tetapi juga negara-negara lain.


"Kami membahas secara rinci situasi saat ini di sekitar Rencana Aksi Komprehensif Gabungan pada program nuklir Iran," kata Lavrov, seperti dikutip dari TASS.

"Kami mendukung kemungkinan dimulainya kembali implementasi penuh perjanjian ini, yang didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, berdasarkan keseimbangan kepentingan asli yang terkandung di dalamnya," lanjut Lavrov.

Moskow mengajukan permintaan itu pada pekan lalu di tengah laporan kesepakatan yang akan segera terjadi setelah lebih dari 11 bulan negosiasi.

Dalam konteks tekanan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara-negara Barat, Moskow meminta jaminan tertulis dari Washington bahwa sanksi AS saat ini terhadap Rusia tidak akan mempengaruhi perdagangan, hubungan ekonomi dan investasi, yang melekat dalam JCPOA. Dan sebaliknya bahwa sanksi AS terhadap Rusia tidak akan mempengaruhi kerja sama Rusia dengan Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan permintaan Rusia yang telah diajukan secara resmi itu harus dibahas dalam Komisi Bersama, seperti semua proposal tentang kesepakatan nuklir.

Amerika Serikat menyebut permintaan Rusia untuk mencabut sanksi atas Iran pada menit-menit terakhir sebagai "tidak relevan", sementara negara-negara E3; Prancis, Jerman dan Inggris, telah memperingatkan hal itu dapat menyebabkan gagalnya pembicaraan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya