Berita

Menlu Rusia Sergei Lavrov menerima kunjungan Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian di Moskow/Net

Dunia

Rusia-Iran Dukung Segera Dimulai Kembali Kesepatakan Nuklir dengan Syarat

RABU, 16 MARET 2022 | 07:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia mendukung dimulainya kembali implementasi penuh kesepakatan nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa (15/3) menekankan hal itu sekaligus menyanggah tuduhan AS yang mengatakan bahwa Moskow sengaja memperlambat kebangkitan  Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Sanggahan itu dilontarkan saat ia menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian di Moskow.

Selama pembicaraan keduanya, Lavrov mengatakan bahwa Moskow menunggu Washington untuk kembali ke kerangka hukum perjanjian dan mencabut sanksi yang tidak hanya merugikan Iran tetapi juga negara-negara lain.

"Kami membahas secara rinci situasi saat ini di sekitar Rencana Aksi Komprehensif Gabungan pada program nuklir Iran," kata Lavrov, seperti dikutip dari TASS.

"Kami mendukung kemungkinan dimulainya kembali implementasi penuh perjanjian ini, yang didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, berdasarkan keseimbangan kepentingan asli yang terkandung di dalamnya," lanjut Lavrov.

Moskow mengajukan permintaan itu pada pekan lalu di tengah laporan kesepakatan yang akan segera terjadi setelah lebih dari 11 bulan negosiasi.

Dalam konteks tekanan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara-negara Barat, Moskow meminta jaminan tertulis dari Washington bahwa sanksi AS saat ini terhadap Rusia tidak akan mempengaruhi perdagangan, hubungan ekonomi dan investasi, yang melekat dalam JCPOA. Dan sebaliknya bahwa sanksi AS terhadap Rusia tidak akan mempengaruhi kerja sama Rusia dengan Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan permintaan Rusia yang telah diajukan secara resmi itu harus dibahas dalam Komisi Bersama, seperti semua proposal tentang kesepakatan nuklir.

Amerika Serikat menyebut permintaan Rusia untuk mencabut sanksi atas Iran pada menit-menit terakhir sebagai "tidak relevan", sementara negara-negara E3; Prancis, Jerman dan Inggris, telah memperingatkan hal itu dapat menyebabkan gagalnya pembicaraan.

Populer

Demo di KPK, GMNI: Tangkap dan Adili Keluarga Mulyono

Jumat, 20 September 2024 | 16:22

Mantan Menpora Hayono Isman Teriak Tanah Keluarganya Diserobot

Jumat, 20 September 2024 | 07:04

KPK Ngawur Sebut Tiket Jet Pribadi Kaesang Rp90 Juta

Rabu, 18 September 2024 | 14:21

Kaesang Kucing-kucingan Pulang ke Indonesia Naik Singapore Airlines

Rabu, 18 September 2024 | 16:24

Fufufafa Diduga Hina Nabi Muhammad, Pegiat Medsos: Orang Ini Pikirannya Kosong

Rabu, 18 September 2024 | 14:02

Kaesang Bukan Nebeng Private Jet Gang Ye, Tapi Pinjam

Rabu, 18 September 2024 | 03:13

Makin Ketahuan, Nomor Ponsel Fufufafa Dicantumkan Gibran pada Berkas Pilkada Solo

Senin, 23 September 2024 | 09:10

UPDATE

Rusia, China dan Iran Dituding Gunakan AI untuk Ganggu Pilpres AS

Jumat, 27 September 2024 | 09:54

Kejar Keuntungan, Toko Daring Kompak Naikkan Biaya Komisi

Jumat, 27 September 2024 | 09:41

Cuma Bangun Gedung, Jokowi Belum Pindahkan Ibu Kota ke IKN

Jumat, 27 September 2024 | 09:28

Karpet Persia, Eksotik dan Banyak Dikoleksi sebagai Investasi

Jumat, 27 September 2024 | 09:27

Satgas Impor Ilegal Bukan Penyelesaian, hanya Shock Therapy Saja

Jumat, 27 September 2024 | 09:14

Diduga Tidak Netral di PK Mardani Maming, KY Perlu Periksa Hakim Ansori

Jumat, 27 September 2024 | 09:09

Jelang Akhir Pekan Emas Antam Stagnan, Termurah Masih Dibanderol Rp780.500

Jumat, 27 September 2024 | 09:03

Zulhas: Rencana Pemindahan Pelabuhan Barang Impor Diputuskan Prabowo

Jumat, 27 September 2024 | 08:52

Komitmen Prabowo Lanjutkan Pondasi Ekonomi Jokowi, Beri Kepastian bagi Investor

Jumat, 27 September 2024 | 08:47

Prabowo-Gibran Bakal Tarik Utang Baru Rp775 Triliun di Awal Menjabat, Buat Apa?

Jumat, 27 September 2024 | 08:35

Selengkapnya