Berita

Menlu Rusia Sergei Lavrov menerima kunjungan Menlu Iran Hossein Amir-Abdollahian di Moskow/Net

Dunia

Rusia-Iran Dukung Segera Dimulai Kembali Kesepatakan Nuklir dengan Syarat

RABU, 16 MARET 2022 | 07:00 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rusia mendukung dimulainya kembali implementasi penuh kesepakatan nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa (15/3) menekankan hal itu sekaligus menyanggah tuduhan AS yang mengatakan bahwa Moskow sengaja memperlambat kebangkitan  Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Sanggahan itu dilontarkan saat ia menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian di Moskow.

Selama pembicaraan keduanya, Lavrov mengatakan bahwa Moskow menunggu Washington untuk kembali ke kerangka hukum perjanjian dan mencabut sanksi yang tidak hanya merugikan Iran tetapi juga negara-negara lain.


"Kami membahas secara rinci situasi saat ini di sekitar Rencana Aksi Komprehensif Gabungan pada program nuklir Iran," kata Lavrov, seperti dikutip dari TASS.

"Kami mendukung kemungkinan dimulainya kembali implementasi penuh perjanjian ini, yang didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, berdasarkan keseimbangan kepentingan asli yang terkandung di dalamnya," lanjut Lavrov.

Moskow mengajukan permintaan itu pada pekan lalu di tengah laporan kesepakatan yang akan segera terjadi setelah lebih dari 11 bulan negosiasi.

Dalam konteks tekanan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari negara-negara Barat, Moskow meminta jaminan tertulis dari Washington bahwa sanksi AS saat ini terhadap Rusia tidak akan mempengaruhi perdagangan, hubungan ekonomi dan investasi, yang melekat dalam JCPOA. Dan sebaliknya bahwa sanksi AS terhadap Rusia tidak akan mempengaruhi kerja sama Rusia dengan Iran.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan permintaan Rusia yang telah diajukan secara resmi itu harus dibahas dalam Komisi Bersama, seperti semua proposal tentang kesepakatan nuklir.

Amerika Serikat menyebut permintaan Rusia untuk mencabut sanksi atas Iran pada menit-menit terakhir sebagai "tidak relevan", sementara negara-negara E3; Prancis, Jerman dan Inggris, telah memperingatkan hal itu dapat menyebabkan gagalnya pembicaraan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya