Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu/Net
Wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan sejumlah ketua umum partai koalisi dan teranyar oleh Menteri Koordinatior Kemaritiman dan Investasi Marvest Luhut Binsar Panjaitan dinilai mencederai demokrasi di tanah air.
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu bahkan teringat pada era Orde Baru menjelang kejatuhan Presiden kedua RI Soeharto pada Mei 1998. Kala itu, Ketua MPR RI ke-10 Harmoko disebut-sebut menjadi pembisik Presiden Soeharto untuk terus menjadi presiden lagi.
Padahal, gelombang penolakan terhadap Soeharto agar tidak menjadi presiden lagi semakin santer di akar rumput.
Demokrasi dengan pola ini, sambungnya, bukan top down. Bukan juga pola keliling-keliling menyerap aspirasi rakyat.
“Klaim yang sama sekarang, ini sama. Jangan-jangan ini ada Harmoko yang kedua ini, ya kan?†kata Masinton dalam sebuah diskusi bertajuk "Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi" di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Menurut Masinton, Harmoko jilid II di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini cenderung memiliki karakter "mulut besar".
"Ya nggak perlu saya sebut, diraba-raba aja kayaknya. Nah karena ini adalah hal-hal yang sangat strategis karena harus didialogkan," cetus Aktivis '98 ini.
Masinton justru khawatir jika ada Harmoko Jilid II di Istana yang terjadi bukan penundaan Pemilu 2024. Ditakutkan, malah Pemilu tersebut justru dipercepat.
"Kita kan harus membaca, ya itu tadi kita harus baca ada rakyat di luar sana, ada rakyat di luar jalan Medan Merdeka (Istana Negara) sana, ada rakyat di luar jalan Gatot Subroto (DPR-RI) ini," tuturnya.
"Dan ini adalah konstitusi. Nah, maka saya berpandangan baik mau dia tadi persoalan Pemilu ini strategis makan ruang-ruang dialognya harus dibukan sedemikian luas. Agar apa? Agar kita tidak selalu dalam keadaan darurat terus, situasi yang transisional terus," demikian Masinton.
