PPP: Publik Patut Curiga pada Klaim Big Data Tunda Pemilu Versi Luhut

Tidak keliru jika masyarakat menaruh rasa curiga terkait klaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal big data dari 110 juta masyarakat pengguna medsos menginginkan Pemilu Serentak 2024 ditunda.

Untuk itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Luhut Binsar Panjaitan berani tanggungjawab dengan membuka detail klaim big data tersebut kepada publik.   

"Jadi, persoalan big data itu perlu dibuka kepada publik, big data seperti apa yang dimaksudkan? Kalau basisnya adalah media sosial, seseorang patut dicurigai patut diduga memiliki lebih dari satu akun," ujar Awiek, sapaan karibnya, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Awiek menambahkan, terkait wacana penundaan Pemilu 2024, pihaknya tidak mengacu pada survei dan big data sebagaimana diklaim sejumlah politikus. Menurutnya, PPP akan tetap mematuhi konstitusi atau UUD 1945.  

"Yang mana mengamanatkan bahwa pemilu dilakukan lima tahun sekali dan masa jabatan presiden adalah masa jabatannya sekali dan bisa dipilih sekali lagi," kata anggota Komisi VI DPR RI ini.

Atas dasar itu, Awiek meminta Luhut untuk memberikan penjelasan soal big data yang dia maksudkan hingga mengklaim banyak masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

"Sebaiknya Pak Luhut menyampaikan data saja secara gamblang yang beliau katakan, jelaskan aja ke publik mana basisnya seperti apa supaya clear persoalan ini," tandasnya.