Soal Big Data Penundaan Pemilu 2024, Gerindra Ogah Komentari Pernyataan Luhut

DPP Partai Gerindra enggan memberikan komentar mengenai klaim Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, soal big data dari 110 juta masyarakat pengguna medsos menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Sebab, sudah banyak kalangan yang membicarakan soal itu.

Demikian disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa siang (15/3).

"Soal big data penundaan Pemilu itu sudah banyak praktisi, pengamat, politisi, rakyat berkomentar. Oleh karena itu saya tidak mau menambah polemik dan tidak komentar lebih lanjut," kata Dasco.

Apalagi, sambungnya, isu penundan Pemilu 2024 tersebut masih sebatas wacana yang digulirkan oleh beberapa ketua umum partai politik dan menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Belum ada yang konkret proses politiknya dijalankan, baik di DPR maupun di MPR," tegas Wakil Ketua DPR RI fraksi Gerindra ini.

Saat disinggung soal klaim Luhut yang menyebut pemilih Partai Gerindra ingin Pemilu 2024 ditunda, Dasco tetap enggan berkomentar.

"Saya sudah bilang tadi, bahwa apa yang disampaikan, saya tidak mau berkomentar lebih banyak, karena sudah banyak juga praktisi, pengamat, masyarakat luas berkomentar," tuturnya.

"Kami bukan soal mendukung, bukan soal menolak. Posisi Gerindra adalah mengikuti aturan sesuai dengan peraturan yang ada saat ini," demikian Dasco.