Berita

Pengamat politik Jamiuddin Ritonga/Net

Politik

Titik Fokus Pemerintah Seharusnya Minyak Goreng, Bukan Ritual Kendi di IKN

SELASA, 15 MARET 2022 | 09:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah dinilai lamban dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Pasalnya, sudah ada korban jiwa akibat kelangkaan bahan kebutuhan pokok tersebut. Kini pemerintah didesak untuk segera meminta maaf dan memastikan pasokan minyak goreng bisa kembali lancar dan murah.

Pengamat politik Jamiuddin Ritonga berpendapat, fokus pemerintah seharusnya dititikkan pada permasalahan kelangkaan minyak goreng, bukan malah sibuk melakukan ritual kendi berbau klenik di Ibukota Negara (IKN).

"Seharusnya penanganan kelangkaan minyak goreng tidak menunggu kemah di IKN selesai. Sebab, persoalan kelangkaan minyak sudah berlangsung relatif lama,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (15/3).


Dia menambahkan Presiden Joko Widodo harusnya mampu menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng tersebut dengan cepat dengan menegur Menteri Perdagangan M. Luthfi.

"Seharusnya Presiden Joko Widodo sudah sejak awal menangani hal itu. Jokowi dapat memerintahkan Menteri Perdagangan mengatasi hal itu secepatnya,” ucapnya.

Namun, fakta di lapangan antrean panjang untuk membeli minyak goreng terjadi di mana-mana. Dalam hal ini pemerintah dianggap lambat dalam urusan rakyat.

"Ini artinya, pemerintah lamban menangani persoalan langkanya minyak goreng. Seharusnya Presiden Jokowi malu di negeri penghasil sawit terjadi kelangkaan minyak goreng. Hal itu seharusnya tak boleh terjadi,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya