Berita

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Muslim: Jokowi Jangan Khianati Megawati Hanya karena Rayuan Luhut

SENIN, 14 MARET 2022 | 09:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penundaan Pemilu 2024 yang kembali digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebaiknya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Dalam menyikapi wacana ini, Jokowi harus menginduk pada partai yang telah membesarkannya, PDI Perjuangan.

Begitu saran dari Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi untuk Presiden Joko Widodo agar tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Di mana PDIP telah tegas menyatakan penolakan atas wacana itu.  

"Jokowi harus menegaskan lagi taat konsitusi dan ikut PDIP tolak pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden. Jokowi jangan ikut Luhut yang ajarkan ajaran sesat," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/3).


Menurutnya, menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang diajarkan Luhut dianggap berbahaya karena melanggar konstitusi dan menjerumuskan Jokowi.

"Kelihatannya Luhut mau cari selamat atas kasus-kasusnya seperti Pandora Papers, Bisnis PCR dsb. Jika luhut sukses pengaruhi tunda pemilu dan perpanjang jabatan Jokowi, Luhut bisa terselamatkan juga," kata Muslim.

Dengan demikian, Jokowi disarankan untuk taat dan mengikuti anjuran Megawati Soekarnoputri selaku Ketum DPP PDIP yang taat konstitusi. Jokowi jangan jadi pembangkang Megawati dan PDIP yang telah membesarkan dan setia menjadikannya presiden 2 periode sesuai konsitusi.

“Jokowi harus bersyukur dan terima kasih kepada Mbak Mega dan PDIP. Jangan Khianati Megawati dan PDIP karena rayuan dan godaan Luhut," pungkas Muslim.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya