Soroti Wacana Perpanjangan Pemilu, Ainun Najib: Kalau Amandemen Konstitusi Baiknya Spesifik Sebut Nama Jokowi

Kader Nahdlatul Ulama (NU) yang juga praktisi teknologi Ainun Najib turut menyoroti wacana perpanjangan masa jabatan Presiden yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam akun Twitter resminya @ainunnajib, ia mengomentari sebuah berita berjudul "Luhut: Jokowi Tambah 3 Tahun, Indonesia Lebih Baik". Menurut Ainun, jika terjadi amandemen konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan Presiden, maka hanya disebutkan secara spesifik khusus nama Joko Widodo.

"Berarti kalau amandemen Konstitusi baiknya spesifik menyebut nama pak Jokowi di dalam Amandemen UUD 1945," ujar Ainun dalam twittnya pada Sabtu siang (12/3) seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/3).

Karena menurut Ainun, tidak ada jaminan presiden-presiden di masa depan akan sebaik Jokowi.

"Bahkan negara superpower pun dapat presiden yang mempolarisasi rakyatnya bahkan fasis perang," kata Ainun.

Dalam tulisan Ainun ini, mendapatkan banyak komentar dari warganet, salah satunya dikomentari oleh akun Twitter @twit_logis.

"Untuk perpanjangan 3 tahun tidak usah lewat Amandemen UUD. Cukup Keppres menyatakan negara kondisi darurat," kata @twit_logis pada Sabtu siang.

Komentar itu pun juga kembali dikomentari oleh warganet lainnya, salah satunya adalah @toegiono.

"Darurat ekonomi & financial? Tapi ibukota baru tetap jalan," katanya.

Ainun lantas juga turut mengomentari komentar dari @toegiono. Ainun menyebut bahwa jika kondisi darurat seharusnya tidak memindahkan Ibukota.

"Bener juga, kalau darurat harusnya tidak memindahkan ibukota, kalau memindahkan ibukota berarti situasi kondisi tidak darurat," kata Ainun.