Adian Napitupulu: Kalau Klaim Luhut Benar, Kenapa Berbeda dengan Survei?

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden semakin santer digaungkan sejumlah pejabat. Mulai dari ketua umum partai politik hingga menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Sebut saja, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hingga Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan yang secara terang-terangan mengklaim memalui analisis big data, sebagian rakyat Indonesia ingin Pemilu 2024 ditunda dan jabatan presiden diperpanjang.

Menanggapi hal itu, Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu, mempertanyakan argumentasi para pejabat yang melemparkan wacana tersebut.

Kata dia, benarkah data itu dan keinginan menunda pemilu sesuai kehendak rakyat atau justru sebaliknya, hanya klaim sepihak dari para pejabat-pejabat itu.

"Sebenarnya perpanjangan masa jabatan presiden itu merupakan kehendak rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya?" ujar Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3).

"Apakah melalui Partai Politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui Survey atau analisa big data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan?" sambungnya.

Menurut Adian, apabila kehendak rakyat diukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan di DPR yang menyerap aspirasi dari rakyat melalui seluruh struktur partai, maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan presiden untuk di setujui oleh Parlemen.

Pasalnya, partai yang menolak menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi sementara yang setuju hanya 187 kursi.

Sedangkan, jika alat ukur kehendak rakyat dicerminkan dari hasil surve, maka LSI Denny JA sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya atau setuju perpanjangan masa jabatan.

"Kalau menurut Muhaimin dan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan big data maka disimpulkan bahwa 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden dan 40 persen sisanya menolak. Kenapa hasilnya berbanding terbalik (dengan survei)?" tandas politikus PDIP ini.