Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Kesesuaian antara gagasan dan alasan penundaan Pemilu di Indonesia masih dipertanyakan civil society. Apalagi Pemilu diusulkan ditunda hingga dua tahun, dari 2024 ke 2027.
Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, penundaan Pemilu tidak dilakukan hingga bertahun-tahun.
Begitu dikatakan Cofounder Public Virtue Institute, Usman Hamid, dalam diskusi virtual Bincang Buku Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi, yang diselenggarakan pada Sabtu (12/3).
Usman menjelaskan, penundaan Pemilu memang banyak dipraktikkan di berbagai negara. Bahkan hal itu dia dapatkan dari studi International IDEA.
"Di situ (kajian International IDEA) memperlihatkan sejumlah negara melalui suatu pengalaman penyebaran wabah (Covid-19) yang luar biasa, sehingga mengambil keputusan-keputusan untuk menunda Pemilu," ujar Usman.
Usman menilai, penundaan Pemilu karena alasan Covid-19 masih normal dan wajar. Sebab dalam keadaan tersebut ada keterdesakan yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
Penundaan Pemilu juga tidak masalah jika diundur tidak begitu lama, atau tidak seperti yang diusulkan di Indonesia yakni sampai bertahun-tahun.
"Kalau tidak salah, seluruh penyelenggaraan Pemilu yang pernah ditunda karena alasan Covid-19 itu paling lama 57 hari, baik itu tingkat nasional, provinsi, maupun lokal, baik pemilihan legislatif maupun eksekutif," katanya.
Maka dari itu, Usman tak habis pikir dengan pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu hingga 2027.
"Apakah Indonesia benar-benar mengambil keputusan penundaan Pemilu itu karena Covid? Berapa lama Indonesia mau menunda? Dua pertanyaan itu akan menunjukkan motivasi penundaan Pemilu yang akan dilakukan pemerintah Indonesia," tuturnya.
Bila menggunakan paradigma kritis, Usman memandang upaya penundaan Pemilu lebih mencerminkan pada kesepakatan elite parpol dengan pemerintah yang berkuasa, ketimbang pertimbangan-pertimbangan penanggulangan Covid-19.
"Kalau tahun ini pemerintah memutus melonggarkan pembatasan sosial dan sudah begitu percaya diri bahwa Covid-19 tidak begitu serius di Indonesia, ekonomi sudah mulai normal, mengapa Pemilu ingin tetap ditunda?" heran Usman.
Oleh karenanya, Usman menilai wajar ada kecurigaan yang muncul terhadap Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang masa jabatannya.
"Jangan-jangan (Pemilu ditunda) untuk memperpanjang kekuasaan? Atau mempertahankan
status quo kepentingan yang sekarang," tandasnya.
