Pemerintah dinilai gagal dalam mengatasi langkanya minyak goreng di pasaran. Pasalnya, per Januari 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan secara khusus untuk segera mengatasi persoalan ini, tapi hingga kini minyak goreng masih langka.
Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati miris melihat fakta-fakta di lapangan, khususnya saat rakyat harus mengular demi mendapatkan minyak goreng.
Dia lantas mengingatkan bahwa Ramadhan kurang dari satu bulan, sehingga persoalan ini harus selesai lebih cepat.
“Kita juga kaum ibu merasakan betul perjuangan mereka harus rela antre mengular, di beberapa tempat harus sampai berebutan demi mendapatkan minyak goreng. Hati kita teriris dan miris melihat fakta ini," katanya kepada wartawan, Jumat (11/3).
Mufida menyebut, bukan hanya minyak goreng saja, tapi kebutuhan pokok juga mulai naik menjelang Ramadhan. Sebelumnya secara fluktuatif harga-harga seperti tahu tempe, cabai, bawang sudah merangkak naik. Bahkan Ayam dan daging juga naik.
"Bisa dipastikan beban ibu-ibu akan semakin besar. Tolonglah, emak-emak sudah berat saat ini, jangan tambah berat lagi beban hidup keluarga," imbuh Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) ini.
Atas dasar itu, Mufida meminta pemerintah lebih konkrit menyisir persoalan pokok dibanding hanya terus mengeluarkan statemen yang justru menunjukkan kelemahan penanganan.
Misalnya, kata dia, Kementerian Perdagangan berkali-kali menyebut faktor stok minyak goreng aman. Masalahnya didistribusi bahkan sampai mengeluarkan statemen banyak warga yang menimbun.
"Hal-hal itu kontraproduktif. Kewajiban negara menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok hidup masyarakat dengan terjangkau dan mudah," tandasnya.
