Gagal Lewat Parpol, Operasi Tunda Pemilu Disinyalir Berlanjut dengan Melemahkan KPU

Operasi untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) diprediksi akan terus berlanjut. Setelah lewat Partai politik gagal, disinyalir sasaran selanjutnya adalah upaya pelemahan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Analisa ini disampaikan oleh pengatam politik Ahmad Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/3).

Menurut Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) ini, meski operasi lingkaran Istana telah gagal kekuatan politik di parlemen, operasi politik penundaan pemilu diprediksi masih akan berlanjut.

Analisa Doktor politik The University of Queensland, Australia ini strategi lain yang akan dijalankan oleh aktor-aktor itu adalah dengan memaksa KPU untuk menyatakan “tidak sanggup” menjalankan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.

Dijelaskan Umam, indikasi operasi pelemahan KPU dilakukan, salah satunya tidak agresifnya partai-partai politik di Senayan untuk mengetok alokasi dana Pemilu 2024.

"Titik krusialnya ada di bulan-bulan ini. Jika tangan dan kaki KPU dikunci oleh tidak jelasnya pengesahan alokasi dana Pemilu, maka problem teknis operasional penyiapan Pemilu 2024 akan muncul," demikian kata Umam.

Dalam kondisi KPU menyatakan tidak sanggup, Umam mensinyalir elemen predator dis sekitar Istana dan partai pendukung penundaan Pemilu akan memilih cuci tangan.

"Dan melimpahkan kesalahan atas ketidakmampuan penyelenggaraan Pemilu 2024 secara tepat waktu, kepada KPU. Jika sampai KPU berhasil dipaksa untuk menyatakan tidak siap, maka operasi politik predatorik ini berhasil dijalankan," terang Umam.

Ia pun meminta KPU dan seluruh kekuatan sipil untuk mengantisipasi skema pelemahan KPU. Ia mengaku tidak ingin KPU menjadi bagian integral dari kekuatan predatorik yang mendorong penundaan Pemilu.

"Dan mengacak-acak aturan permainan berdemokrasi lewat amandemen konstitusi, yang disesuaikan dengan selera kepentingan ekonomi-politik sempit," pungkas Umam.

Sebelumnya ada 2 Ketua Umum partai yakni PKB dan PAN yang secara verbal mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Alasannya, adalah 2 tahun pandemi membuat pemerintah tertunda dalam melaksanakan pembangunannnya.

Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar secara terbuka mengaku menerima aspirasi dari petani sawit untuk menunda penyelenggaraan Pemilu.

Sedangkan di pihak lain, PDIP, Nasdem, PKS, Partai Demokrat secara tegas menolak usulan yang dilontarkan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.