Anggota DPD RI, Prof Jimly Asshiddiqie/Net
Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang dimulai pada Agustus 2022 diyakini terlaksana sesuai jadwal oleh anggota DPD RI, Prof Jimly Asshiddiqie. Ia melihat isu penundaan pemilu hanya digunakan segelintir partai yang belum siap bertanding dalam perhelatan politik lima tahunan itu.
Hal tersebut disampaikan Jimly dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bertajuk "Mengkaji Konstitusionalitas Jadwal Pemilu Indonesia", Kamis (10/3).
"Saya rasa perkembangan paling terakhir ini (isu penundaan pemilu) sudah selesai ya. Partai-partai di DPR pada enggak setuju, mayoritas. Apalagi di DPD, enggak setuju juga. Jadi kemungkinan untuk amandemen UUD ya enggak mungkin lah," ujar Jimly.
Di samping itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga melihat kemungkinan muncul UU baru terkait pemilu juga sangat kecil. Karena, DPR RI sudah mengeluarkan draf revisi UU Pemilu dari program legislasi nasional (prolegnas).
"Jadi enggak akan dibahas," sambungnya.
Lebih dari itu, Jimly juga mendapat informasi bahwa draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024 sebentar lagi akan ditetapkan.
"Jadi itu hasil rapat resmi pemerintah, DPR, dengan KPU. Jadi mungkin sekali lagi rapat internal, karena hal-hal prinsip sudah disepakati. Contohnya, tahapan dimulai 1 Agustus 2022, ya sebentar lagi. Dan pemungutan suara 14 Februari 2024," tuturnya.
Maka dari itu, Jimly meyakini tahapan Pemilu Serentak 2024 akan dimulai pada Agustus tahun ini. Sehingga, isu penundaan pemilu yang seperti digaungkan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, bertujuan politis belaka.
"Maka saya berpendapat partai-partai yang mengusung penundaan ini cuma main-main saja, supaya masuk media terus, supaya jadi pembicaraan. Dan mereka yang mengusung ini saya kira partai-partai yang belum siap," paparnya.
Jimly bahkan menyebut parpol seperti PDIP sudah siap dengan calon presidennya. Sehingga PDIP tidak setuju dengan usulan penundaan Pemilu, menolak paling keras.
Pun dengan Gerindra yang jelas-jelas sudah punya capres. Bahkan, Nasdem dan partai oposisi seperti Demokrat dan PKS juga sudah mulai menyiapkan calon mereka.
"Sudah enggak usah lagi dibicarakan mengenai penundaan pemilu ini. Itu hanya ditunggangi saja," demikian Jimly.
