Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan)/Net
Isu penundaan Pemilu Serentak 2024 menjadi episode panjang dari isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi satu momentum yang dimanfaatkan segelintir parta politik (parpol).
Begitu analisis mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI), Prof. Jimly Asshiddiqie saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bertajuk "Mengkaji Konstitusionalitas Jadwal Pemilu Indonesia", Kamis (10/3).
"Saya berpendapat partai-partai yang mengusung penundaan ini cuma main-main saja," ujar Jimly.
Anggota DPD RI ini melihat dua partai yang ketua umumnya paling getol menyuarakan soal penundaan pemilu. Yakni, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulifli Hasan.
Namun menurut Jimly, ada perbedaan posisi di antara dua tokoh politik tersebut dalam permainan isu penundaan Pemilu Serentak 2024.
"Bedanya Cak Imin dengan Zul. Kalau Zul
ngeles cari-cari “anuâ€. Kalau ini (Cak Imin) malah menunggani, dengan begitu dia masuk poros terus," tuturnya.
Maka dari itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meyakini isu penundaan Pemilu Serentak 2024 hanya menjadi salah satu cara permainan orang-orang politik untuk tampil menuju Pemilu Serentak 2024.
Sehingga, menurut Jimly, masyarakat luas tidak perlu merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan ketum parpol yang mengusung isu penundaan pemilu.
Lagipula, dirinya mendapat informasi bahwa tahapan Pemilu Serentak 2024 bakal berlangsung mulai Agustus 2022. Sebab, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program sudah tinggal satu kali dibahas KPU bersama dengan DPR RI dan Pemerintah.
Oleh karenanya, Jimly lebih mendorong partai politik untuk produktif ke arah persiapan menuju tahun politik 2024 mendatang.
"Menurut saya parpol-parpol sebaiknya mempersiapkan diri. Janganlah dulu tergantung dengan hasil survei, ini elektabilitas tidak naik-naik lalu minta ditunda. Ya jangan begitu," demikian Jimly.
