Berita

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan)/Net

Politik

Jimly Asshiddiqie: Kalau Zulhas Ngeles untuk Cari “Anu”, Cak Imin Menunggangi Biar Masuk Poros Terus

KAMIS, 10 MARET 2022 | 15:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu penundaan Pemilu Serentak 2024 menjadi episode panjang dari isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi satu momentum yang dimanfaatkan segelintir parta politik (parpol).

Begitu analisis mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Islam Indonesia (ICMI), Prof. Jimly Asshiddiqie saat menjadi pembicara dalam diskusi virtual Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bertajuk "Mengkaji Konstitusionalitas Jadwal Pemilu Indonesia", Kamis (10/3).

"Saya berpendapat partai-partai yang mengusung penundaan ini cuma main-main saja," ujar Jimly.


Anggota DPD RI ini melihat dua partai yang ketua umumnya paling getol menyuarakan soal penundaan pemilu. Yakni, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulifli Hasan.

Namun menurut Jimly, ada perbedaan posisi di antara dua tokoh politik tersebut dalam permainan isu penundaan Pemilu Serentak 2024.

"Bedanya Cak Imin dengan Zul. Kalau Zul ngeles cari-cari “anu”. Kalau ini (Cak Imin) malah menunggani, dengan begitu dia masuk poros terus," tuturnya.

Maka dari itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meyakini isu penundaan Pemilu Serentak 2024 hanya menjadi salah satu cara permainan orang-orang politik untuk tampil menuju Pemilu Serentak 2024.

Sehingga, menurut Jimly, masyarakat luas tidak perlu merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan ketum parpol yang mengusung isu penundaan pemilu.

Lagipula, dirinya mendapat informasi bahwa tahapan Pemilu Serentak 2024 bakal berlangsung mulai Agustus 2022. Sebab, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program sudah tinggal satu kali dibahas KPU bersama dengan DPR RI dan Pemerintah.

Oleh karenanya, Jimly lebih mendorong partai politik untuk produktif ke arah persiapan menuju tahun politik 2024 mendatang.

"Menurut saya parpol-parpol sebaiknya mempersiapkan diri. Janganlah dulu tergantung dengan hasil survei, ini elektabilitas tidak naik-naik lalu minta ditunda. Ya jangan begitu," demikian Jimly.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya