Fahira Idris: Jangan Sampai Masuk Ramadhan Persoalan Minyak Goreng Belum Selesai

Pemerintah harus lebih cepat dan sigap dalam menormalkan kembali ketersediaan dan harga minyak goreng seperti sediakala. Terlebih, sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadhan, yang biasanya harga kebutuhan pokok akan mengalami lonjakan.

Anggota DPD RI Fahira Idris berharap ada terobosan dari pemerintah, terutama lewat kebijakan domestic mandatory obligation (DMO). Dalam kebijakan ini, eksportir CPO harus mengalokasikan 20 persen dari total volume ekspor untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu ada juga kebijakan domestic price obligation (DPO), yaitu menerapkan harga minyak goreng tertinggi (HET) menjadi Rp 14.000 per liter menjadi solusi yang tepat menormalkan kembali minyak goreng.

Hanya saja, dua kebijakan utama ini tidak mampu menuntaskan persoalan minyak goreng, sehingga masyarakat belum bisa bernapas lega.
 
Artinya ada hambatan serius di lapangan, sehingga dua kebijakan ini tidak efektif. Pemerintah dengan kewenangan yang besar, seharusnya bisa cepat memberantas hambatan ini.

“Jangan sampai hingga nanti masuk Ramadhan persoalan minyak goreng ini belum juga selesai. Kita semua tahu akibat tingginya permintaan biasanya harga berbagai kebutuhan pokok jelang ramadan naik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (9/3).
 
Fahira Idris yakin pemerintah mempunyai kemampuan dan kewenangan yang optimal serta sudah mengetahui persoalan utama kenapa persoalan minyak goreng ini masih terus berlarut. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah keberanian dan kecepatan bertindak memutus lingkaran yang membuat masyarakat sulit mengakses minyak goreng sesuai HET.
 
“Hanya saja butuh kecepatan yang optimal untuk memutus rantai yang membuat minyak goreng sulit diakses. Saya berharap sebelum ramadan persoalan minyak goreng ini bisa tuntas dan kembali normal seperti sediakala,” tutupnya.