Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade/Net

Politik

Andre Rosiade: Pemerintah Harus Tegas Atasi Minyak Goreng yang Masih Gaib

RABU, 09 MARET 2022 | 20:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kementerian Perdagangan seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan masalah kelangkaan pasokan minyak goreng. Pasalnya, minyak goreng masih keluhkan langka dan harganya naik sekalipun sejumlah kebijakan dilakukan pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan, sebetulnya Indonesia memiliki kapasitas produksi minyak goreng yang memadai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Kita produksi setahun 16 miliar liter, kebutuhan paling banyak industri dan rumah tangga dalam setahun 5,7 miliar liter, sebenarnya kita oversupply untuk minyak goreng ini. Pertanyaannya, kenapa bisa gaib," ujar Andre dalam keterangannya, Rabu (9/3).


Andre mengatakan, produksi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) merupakan kekayaan alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat sesuai Pasal 33 UUD 1945. Apalagi, minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok untuk hajat hidup orang banyak.

"Karena itu, kami menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara ekspor minyak goreng sampai harga dan pasokan minyak goreng dalam negeri stabil," terangnya.

Selain itu, legislator Partai Gerindra ini mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) maupun Domestic Price Obligation (DPO) untuk CPO melalui Permendag 6/2022.

Namun, kata dia, kebijakan ini seharusnya tidak sebatas teori saja, harus ada ketegasan dalam implementasi agar para produsen memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

"Pengusaha menikmati hak guna usaha (HGU), pemerintah harus bernyali memastikan DMO dan DPO ini terealisasi, ini enggak sulit-sulit amat kalau menteri dan pemerintah bernyali," katanya.

Andre mengusulkan, agar pemerintah membagi tanggung jawab bagi para produsen dengan lebih spesifik. Jika tidak dipatuhi, pemerintah harus tegas mencabut izin ekspor para produsen sawit tersebut, terlebih ketika momentum harga CPO global yang terus melonjak.

"Kalau (minyak goreng) masih gaib, kasih sanksi kepada pabriknya dan jangan kasih izin ekspor. Ini soal ketegasan dan leadership pemerintah, berani enggak sama produsen sawit, karena ini soal oligarki," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya