Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti/Net

Politik

Soal Penundaan Pemilu, Ray Rangkuti: Sulit Memastikan Sikap Jokowi Tetap Sama di Masa Mendatang

RABU, 09 MARET 2022 | 08:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penundaan Pemilu 2024 masih belum jelas. Artinya masih ada celah bagi pemerintah yang memungkinkan Pemilu 2024 akhirnya akan diundur.

Apalagi, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, jika melihat track record Jokowi yang kerap inkonsisten dalam beberapa kebijakan.

“Sebaiknya kita tetap dalam posisi melihat pernyataan Presiden itu sebagai sikap hari ini. Sulit untuk memastikan bahwa sikap presiden itu akan tetap sama di masa yang akan datang," kata kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (9/3).


Oleh karena itu, aktivis '98 ini meminta seluruh elemen masyarakat yang tidak setuju ide perpanjangan masa jabatan presiden atau pemilu mundur sebaiknya tetap menjaga semangat dan perjuangan menolak perpanjangan masa jabatan presiden ataupun pemilu mundur.

"Isu ini masih akan dapat berlangsung bahkan ketika tahapan pelaksanaan pemilu sudah dilakukan," katanya.

Menurut Ray Rangkuti, masih ada pintu legal untuk menunda Pemilu 2024 bahkan ketika tahapan sedang berlangsung. Yakni menyatakan Pemilu 2024 ditunda di mana sebagian tahapannya akan dilaksanakan pada tahun lain. Dan menyatakan pemilu ditunda akan jauh lebih mudah ketimbang menyatakan Pemilu 2024 mundur.

"Maka di sinilah pentingnya kehati-hatian dan tetap siaga untuk menjaga jadwal pemilu dilakukan tepat waktu," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau UUD 1945. Namun begitu, Jokowi menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu adalah bagian dari demokrasi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3).

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya