Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti/Net

Politik

Soal Penundaan Pemilu, Ray Rangkuti: Sulit Memastikan Sikap Jokowi Tetap Sama di Masa Mendatang

RABU, 09 MARET 2022 | 08:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penundaan Pemilu 2024 masih belum jelas. Artinya masih ada celah bagi pemerintah yang memungkinkan Pemilu 2024 akhirnya akan diundur.

Apalagi, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, jika melihat track record Jokowi yang kerap inkonsisten dalam beberapa kebijakan.

“Sebaiknya kita tetap dalam posisi melihat pernyataan Presiden itu sebagai sikap hari ini. Sulit untuk memastikan bahwa sikap presiden itu akan tetap sama di masa yang akan datang," kata kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (9/3).


Oleh karena itu, aktivis '98 ini meminta seluruh elemen masyarakat yang tidak setuju ide perpanjangan masa jabatan presiden atau pemilu mundur sebaiknya tetap menjaga semangat dan perjuangan menolak perpanjangan masa jabatan presiden ataupun pemilu mundur.

"Isu ini masih akan dapat berlangsung bahkan ketika tahapan pelaksanaan pemilu sudah dilakukan," katanya.

Menurut Ray Rangkuti, masih ada pintu legal untuk menunda Pemilu 2024 bahkan ketika tahapan sedang berlangsung. Yakni menyatakan Pemilu 2024 ditunda di mana sebagian tahapannya akan dilaksanakan pada tahun lain. Dan menyatakan pemilu ditunda akan jauh lebih mudah ketimbang menyatakan Pemilu 2024 mundur.

"Maka di sinilah pentingnya kehati-hatian dan tetap siaga untuk menjaga jadwal pemilu dilakukan tepat waktu," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau UUD 1945. Namun begitu, Jokowi menyebut, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena itu adalah bagian dari demokrasi.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi. Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya