Berita

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Yakin Parpol Kompak Tunda Pemilu, Pengamat: Cak Imin Lagi Genit ke Jokowi

RABU, 09 MARET 2022 | 08:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, bahwa Presiden Joko Widodo akan setuju menunda Pemilu 2024 apabila para ketua umum parpol menghendaki, terus menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat.

Seperti pandangan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, yang menilai Cak Imin sepertinya terus berusaha serius galang dukungan agar Pemilu 2024 bisa ditunda 2 tahun.

"Cak Imin ungkap fakta sesungguhnya bahwa yang bisa menunda Pemilu 2024 ketum partai. Karena eksekutif dan legislatif hampir 100 persen bisa dikondisikan partai politik," ujar Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (9/3).


Sebab, menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, Cak Imin paham dan ingin menunjukkan bahwa keputusan menunda Pemilu 2024 ada di tangan DPR dan pemerintah.

"Yang notabenenya banyak orang partai," jelas Adi Prayitno.

Namun begitu, mengingat mayoritas publik menolak wacana penundaan Pemilu 2024, maka pernyataan Cak Imin itu dapat ditafsir sebagai pernyataan yang ingin diperhatikan oleh Presiden Jokowi.

"Usulan genit saja," demikian Adi Prayitno.

Meski mendapat banyak kritikan, wacana penundaan pemilu justru terus dibahas oleh Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Bahkan Cak Imin berani menyebut jika semua partai kompak, Presiden Jokowi diyakini bakal setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024.

"Kalau partai-partai kompak, pasti (Jokowi) setuju, tapi kalau partai-partai enggak kompak, ya enggak tahu," kata Cak Imin di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), Senin lalu (6/3).

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya