Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio/Net
Bantahan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo, dinilai belum cukup.
Mahfud MD harusnya berani mengingatkan pihak-pihak yang berada di lingkaran utama Istana, dalam hal ini orang dekat Jokowi, soal wacana yang telah bikin gaduh di masyarakat itu.
"Seharusnya Pak Mahfud memperingatkan lingkaran satu Istana untuk tidak lagi mengorkestrasi isu-isu yang ada kaitannya dengan penundaan Pemilu atau penambahan masa jabatan presiden," kata Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam keterangannya, Selasa (8/3).
Itu penting dalam rangka memastikan tidak ada lagi pihak-pihak di ring-1 Istana yang "menggoda" Presiden Jokowi larut dalam upaya melanggengkan kekuasaan.
"Harusnya Menko Polhukam tegas, supaya apa? Supaya tidak ada lagi satu pun pihak-pihak dalam lingkar satu istana berusaha mengorkestrasi hal-hal yang ada kaitannya dengan pengkhianatan terhadap demokrasi dan usaha-usaha mengkudeta KPU," tegas Hensat, sapaan akrabnya.
Terlepas dari itu, Hensat bersyukur jika pemerintah tidak membahas penundaan Pemilu 2024. Sebab, sudah seharusnya pemerintah patuh terhadap konstitusi dan jadwal Pemilu yang sudah ditetapkan KPU RI bersama DPR RI.
"Memang seharusnya saat ini pemerintahan segera memperkuat struktur penguatan untuk membantu KPU melaksanakan pemilu sesuai dengan jadwalnya 14 Februari 2024," tuturnya.
"Saya apresiasi apa yang dilakukan Pak Mahfud. Semoga kita tetap menjaga demokrasi dan sampai jumpa pada 14 Februari 2024," demikian Hensat.
