Jokowi Utus Mahfud untuk Bantah Penundaan Pemilu, Masih Tergoda Perpanjang Jabatan?

Presiden Joko Widodo dinilai masih perlu menegaskan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden kepada publik. Sebab sejauh ini publik masih menganggap Presiden Joko Widodo inkonsistensi.

"Dulu dengan tegas nyatakan perpanjangan masa jabatan presiden menampar mukanya, namun saat ini wacana penundaan pemilu menyebut bagian dari demokrasi," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/3).

Saiful menilai, ketidakkonsitenan dan plinplannya Presiden bisa jadi dikarenakan yang bersuara adalah ketua dan pimpinan parpol. Apalagi, disinyalir ide tersebut disebut berada dari Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sehingga dengan demikian bisa jadi Jokowi merasa tidak enak kepada ketua dan petinggi parpol, apalagi juga di situ ada nama Luhut Binsar Pandjaitan," kata Saiful.

Dengan demikian, Saiful menganggap bahwa ketidakkonsitenan Jokowi semakin terlihat dalam menyikapi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Tentu semakin tidak konsisten maka semakin publik menilai bahwa sebenarnya Jokowi masih ada keinginan atas usulan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut," pungkas Saiful.

Sejauh ini, pemerintah telah berusara bahwa tidak ada pembahasan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu ke 2027. Namun pernyataan tersebut bukan disampaikan Presiden Jokowi secara langsung, melainkan melalui Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud menjelaskan, internal pemerintahan tak pernah membahas soal penundaan pemilu termasuk soal perpanjangan masa jabatan presiden di dalam rapat Kabinet Indonesia Maju.

Justru, kata Mahfud, Presiden Joko Widodo telah memberikan penekanan kepada jajarannya, khususnya kementerian/lembaga terkait untuk mengawal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Presiden Jokowi sampai dua kali memimpin rapat kabinet, yaitu tanggal 14 September 2021, dan 27 September 2021," kata Mahfud.