Berita

Presiden Jokowi dipandang bersikap mendua terkait wacana penundaan Pemilu/Net

Politik

Terjebak Perangkap Politik Tunda Pemilu, Jokowi Ingin Singkirkan Cak Imin dan Zulhas?

SELASA, 08 MARET 2022 | 04:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sikap mendua Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 20224 dipandang memiliki multi tafsir politik.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, pernyataan taat konstitusi mengindikasikan Jokowi telah membuat perangkap politik untuk Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Analisa Muslim Arbi, Cak Imin dan Zulhas adalah dua petinggi parpol koalisi pemerintahan Jokowi yang mengutarakan secara terbuka terkait usulan penundaan Pemilu.


Ia melihat, Jokowi seperti ingin mengambil alih PAN dengan mendorong orang dekatnya kemudian menguasai Partai berlambang matahari terbit itu.

"Di Internal PAN, Zul mau disingkirkan dengan KLB. Dan ini bisa jadi masuk perangkap Jokowi. Atau Jokowi mau gunakan usulan Zul (penundaan Pemilu) untuk singkirkan Zul," demikian kata Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/3).

Bukan hanya Zulhas, Muslim Arbi juga melihat, perangkap politik penundaan Pemilu juga dilakukan Jokowi untuk Cak Imin. Sebab, sampai saat ini Cak Imin seperti dianggap duri di dalam NU.

Ia menilai, Jokowi sedang berupaya mendekati Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dipimpin oleh duet Yahya Cholil Staquf dan Saifullah Yusuf.

Muslim Arbi meyakini, Jokowi juga sangat paham bahwa Cak Imin pernah mengkudeta pamannya sendiri Gus Dur dari pengaruh politik di PKB.  

"Dari persoalan internal PKB dan NU ini, terlihat Jokowi mau memanfaatkan untuk menarik keuntungan politik," terang Muslim.

Dari rentetan sikap politik penundaan pemilu, Muslim menganalisa konsekuensi usulan penambahan masa jabtan presiden telah membuat Cak Imin dan Zulhas terbunuh secara politik.

"Alhasil dari  usulan Zulhas dan Imin ini bisa jadi killing ground untuk posisi masing-masing sebagai ketum partai maupun partainya masing-masing. Dan Jokowi bisa gunakan itu," pungkas Muslim.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya