Pernyatannya Berbau Politis, Wajar Publik Ragu Jokowi Menolak Tambah Masa Jabatan Presiden

Publik dinilai wajar jika meminta ketegasan Presiden Joko Widodo menolak wacana penambahan masa jabatan presiden.

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam mengatakan, yang menjadi polemik sekarang adalah perpanjangan masa jabatan. Sebab, ide itu disampaikan pucuk pimpinan beberapa partai politik pemerintah seperti PKB, PAN dan Golkar.

Kata Arman, jawaban presiden jokowi terhadap isu ini dinilai publik kurang tegas bahkan lebih berbau politis dengan mengatakan itu hanya dinamika demokrasi.

"Terkesan normatif tapi jangan sampai aspirasi sebagian tersebut dijadikan senjata baru untuk mencari cari celah merusak konstitusi dan melanggengkan kekuasaan," demikian kata Arman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3).

Ia menilai aspirasi lucu terkait penambahan masa abatan presiden harus disudahi dengan ketegasan sikap dari Jokowi sendiri. Bahkan kalau perlu, panggil aktor-aktor yang oportunis itu jika memang bukan arahan dari presiden.

"Tunjukan kepada publik kalau itu cuma akal akalan mereka. Memberikan ketenangan dan kepastian politik agar agenda politik tidak maju mundur," tandas Arman.

Ia meminta Jokowi tidak bermain api dengan merusak citranya di mata publik.  

"Dan jangan main main dengan aspirasi lucu lucuan untuk membodohi masyarakat," pungkasnya.