Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Babel pada Senin (7/3)/Ist
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyebut ada sejumlah perkara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang akan dimasifkan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal itu disampaikan langsung oleh Ghufron saat rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Babel pada Senin (7/3).
Ghufron mengatakan, kehadiran KPK di Babel ini adalah untuk melakukan koordinasi demi saling menguatkan peran masing-masing dalam pemberantasan korupsi.
"Harapannya koordinasi ini adalah untuk saling memahami tugas masing-masing karena beririsan. Untuk kemudian benahi kekurangan dan saling menguatkan," ujar Ghufron kepada wartawan, Senin sore (7/3).
Dalam rakor ini, Ghufron didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Koordinasi Supervisi, Yudhiawan beserta jajaran Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah II KPK yang diterima langsung oleh Kepala BPKP perwakilan Provinsi Kepulauan Babel, Faeshol Cahyo Nugroho beserta jajarannya.
Ghufron menjelaskan, KPK berwenang melakukan koordinasi kepada instansi yang berwenang menyelenggarakan pelayanan publik dan supervisi kepada aparat penegak hukum.
"Tujuannya agar pemanfaatan anggaran efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik," kata Ghufron.
Selain itu, Ghufron menekankan pentingnya koordinasi dan supervisi dalam mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi di daerah. Apalagi, KPK telah membangun sistem monitoring untuk mengawal upaya pencegahan korupsi di daerah melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP).
MCP merangkum delapan area perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang meliputi, perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; perizinan; pengawasan aparat pengawas internal pemerintah (APIP); manajemen ASN; optimalisasi pajak daerah; manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
Ghufron menyebut bahwa tahun 2022 ini, MCP akan dikelola bersama antara KPK, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.
"Selain itu, ada beberapa perkara yang akan kami koordinasikan dengan BPKP untuk mendorong percepatan penanganan perkara korupsi di Babel," terang Ghufron.
