Komisi VI DPR Minta Pemerintah Tidak Naikkan Harga BBM

Komisi VI DPR RI meminta pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun harga minyak dunia tengah melonjak akibat konflik Rusia versus Ukraina.

Sebab, kenaikan harga BBM pada saat ini berpotensi mengganggu upaya pemulihan ekonomi di dalam negeri yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kalau harga BBM naik akan menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini masih megap-megap. Jika daya beli kembali turun, maka program pemulihan ekonomi nasional bisa gagal,” tegas anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak kepada wartawan, Senin (7/3).

Politikus PKS ini mengurai, kenaikan harga BBM tak hanya mempengaruhi sektor transportasi, tapi juga bakal berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok yang sangat membebani masyarakat menengah ke bawah.

"Tanpa kenaikan harga BBM subsidi, sejumlah bahan pokok sudah naik karena pemerintah gagal mengelola stabilisasi pasokan. Bisa dibayangkan harga bahan pokok akan terus melonjak jika harga BBM naik,” urainya.

Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur ini lantas mendesak pemerintah dapat menyiapkan skenario penambahan subsidi BBM dengan mengalihkan anggaran dari proyek-proyek yang belum mendesak.

"Kebijakan pemerintah harus pro rakyat. Pemerintah juga harus berani dan punya wibawa di hadapan oligarki maupun kartel komoditas pokok yang bersentuhan dengan perut rakyat," tandasnya.

Kenaikan harga minyak mentah global mulai berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Sudah dua kali dalam sebulan ini.

Diperkirakan, perang antara Rusia dengan Ukraina bisa mendorong tren kenaikan harga minyak dunia lebih lama lagi, termasuk Indonesia Crude Price (ICP).

Merujuk data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga minyak mentah Indonesia pada Februari 2022 lalu ditetapkan 95,72 dolar AS per barel, naik dari Januari 2022 sebesar 85,89 dolar AS per barel. Harga tersebut jauh di atas asumsi APBN 2022 sebesar 63 dolar AS per barel.