Berita

Syahganda Nainggolan bersama Jumhur Hidayat saat menyinggung usulan perpendekan masa jabatan Presiden Jokowi berkahir di tahun 2022/Repro

Politik

Usulkan Referendum Perpendek Jabatan Presiden, Syahganda: Sudah Cukup Pak Jokowi, Apa Lagi yang Kau Banggakan

SENIN, 07 MARET 2022 | 05:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo diminta segera mengurungkan niatnya untuk memperpanjang masa jabatan presidennya. Sebab, tidak ada lagi prestasi yang bisa dibanggakan untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan mengatakan, ia kerap berinteraksi dengan banyak aktivis, diantaranya Rocky Gerung, Jumhur Hidayat dan juga Ferry Juliantono.

Dikatakan Syahganda, tidak ada alasan logis jika rezim Jokowi harus ditambah masa jabatannya. Ia kemudian mengungkapkan data bahwa angka stunting Balita di Jakarta Timur menyentuh seribu kasus lebih. Di Semarang, Jawa Tengah angkanya juga menyentuh 1.367 kasus.


Dengan mengungkap data yang ia cari di media massa itu, Syahganda ingin menyatakan bahwa data itu menjadi potret kemiskinan hari ini sudah melebihi era orde baru. Sebab, saat itu kejadian stunting (busung lapar) hanya ada di Papua, Lampung dan di Rumping, Kabupaten Bogor.  

Ia menilai, yang terjadi hari ini justru kebobrokan pemerintah itu dimanipulasi dengan angka survei kepuasan masyarakat yang menyentuh 73 persen.

"Ini bukan politik hope (harapan), kita harus the truth krisis hari ini jauh lebih gawat dari krisis 98, ini malah Jokowi seperti pokoknya gue mau berkuasa terus," demikian kata Syahganda seperti dikutip dari tayangan Realita TV, Senin pagi (7/3).

Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengaku senang ketika muncul wacana penundaan Pemilu 2024. Dikatakan Syahganda, dengan munculnya isu perpanjangan jabatan Presiden, akan jadi momentum untuk memunculkan isu perpendekan.

Secara detail, Syahganda menjelaskan, rakyat harus menyambut ide rezim Jokowi ini dengan mengadakan referendum pada tahun ini. Ia pun mengusulkan proses referendum diawasi oleh Perserikatan Bangsa bangsa (PBB).

"Kalau saya sebagai rakyat usul diadakan referendum dengan PBB mengawasi. Kalau Jokowi yakin 73 persen mendukung bila perlu minta sampai 2050, saya yakin kalau referendum rakyat memilih Jokowi mundur tahun 2022," demikian usulan Syahganda.

Keyakinan Syahganda rakyat pilih Jokowi mundur atas dasar beberapa hal. Saat ini, diungkapkan Syahganda minyak goreng langka, harga kedelai mahal dan masyarakat kesusahan mendapatkanya.

Pendapat Syahganda, kondisi krisis makin memburuk karena Jokowi malah ngotot membangun ibu kota negara (IKN). Menurut dia sumber uang pembangunan IKN akan didapat dari utang luar negeri.

Ia menyarankan kepada Jokowi untuk segera mengakhiri jabatannya sebagai Presiden. '
 
"Sudah cukup dong pak, apa yang kau banggakan lagi, utang lagi untuk IKN, sudahlah selesai saja di tahun 2022 dengan referendum. Kalau tidak (referendum) kita tidak bisa diuji di publik," demikian harapan Syahganda.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya